Lokapalanews.id | Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mendesak pemerintah untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai komitmen impor 1.000 ton beras dari Amerika Serikat (AS). Langkah ini diperlukan untuk memastikan kebijakan dalam perjanjian dagang bilateral tersebut tidak mengganggu penyerapan gabah petani lokal maupun stabilitas harga di tingkat produsen.
Johan menyatakan bahwa Komisi IV akan mengkaji isu impor ini secara objektif dengan menempatkan perlindungan petani sebagai prioritas utama. Meskipun volume 1.000 ton tergolong kecil dibandingkan dengan total produksi nasional, pengawasan ketat tetap diperlukan agar tidak menimbulkan sentimen negatif di pasar pangan domestik.
“Kami tidak ingin polemik ini menjadi bias politik. Yang terpenting adalah memastikan bahwa kebijakan apa pun tidak mengganggu serapan gabah petani, tidak menekan harga di tingkat produsen, dan tidak merusak momentum produksi dalam negeri,” ujar Johan di Jakarta, belum lama ini.
Politisi Fraksi PKS ini menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI segera meminta penjelasan teknis dari pemerintah dalam forum resmi. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa komitmen perdagangan tersebut tidak bertolak belakang dengan visi penguatan swasembada dan kedaulatan pangan nasional yang sedang digalakkan.
Menurut Johan, pengawasan kebijakan pangan harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan berbasis data akurat. Salah satu poin krusial yang disoroti adalah peran Perum Bulog dalam mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani lokal agar tetap menjadi penyangga utama stok pangan nasional.
“Ketahanan pangan adalah soal kedaulatan bangsa. Politik boleh berbeda pendapat, tetapi pangan tidak boleh terganggu. Komisi IV akan tetap fokus memastikan produksi nasional kuat dan petani terlindungi,” tegas Johan.
DPR berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pangan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat. Di tengah dinamika perdagangan global yang fluktuatif, keseimbangan antara pemenuhan komitmen internasional dan perlindungan sektor agraris dalam negeri harus dijaga secara konsisten.
Pemerintah diharapkan mampu menyinkronkan data produksi dengan rencana pengadaan pangan dari luar negeri. Transparansi mengenai alasan di balik pemilihan Amerika Serikat sebagai mitra impor beras ini juga dinilai penting guna menghindari spekulasi yang dapat merugikan ekosistem pertanian di tanah air.
Johan menambahkan bahwa stabilitas nasional sangat bergantung pada keamanan stok pangan. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut komoditas strategis seperti beras harus melalui pertimbangan matang yang mengacu pada kepentingan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani sebagai garda terdepan produksi.
Komisi IV DPR RI memastikan akan terus memantau perkembangan serapan gabah di berbagai daerah sentra produksi. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi kemungkinan penurunan harga beli di tingkat petani akibat masuknya komoditas impor, meskipun dalam jumlah yang relatif terbatas. *R102
