Lokapalanews.id | Jakarta – Keamanan dan kehalalan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), kini menjadi sorotan tajam. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diminta berhenti mengejar citra di kancah internasional jika urusan dapur rakyat di dalam negeri masih carut-marut. Peringatan keras ini muncul setelah ditemukannya fakta lapangan yang menunjukkan bahwa banyak pemasok bahan baku untuk dapur umum MBG belum mengantongi sertifikat halal, yang berpotensi membahayakan jutaan anak sekolah.
Kritik pedas tersebut dilontarkan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, dalam Rapat Kerja bersama Kepala BPJPH di Senayan. Aprozi menilai BPJPH terlalu sibuk melakukan “pencitraan” dengan mengurusi sertifikasi halal gerai makanan cepat saji KFC di Amerika Serikat, sementara ekosistem halal di daerah-daerah justru luput dari pengawasan.
“Kita enggak perlu show tentang KFC kita harus halalkan, ditantang oleh Presiden Amerika. Tempat kita sendiri (masih bermasalah). Unggulan Bapak Presiden tentang Dapur MBG, saya masih meragukan (kehalalannya),” tegas Aprozi di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin (9/2/2026).
Keraguan tersebut bukan tanpa alasan. Berdasarkan temuan di daerah pemilihannya di Lampung, Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai rantai pasok dapur umum MBG. Mulai dari juru sembelih hewan hingga dapur pengolahan akhir ditemukan belum bersertifikat halal. Kondisi ini memicu kekhawatiran serius mengenai kualitas daging yang dikonsumsi oleh para siswa.
Aprozi mempertanyakan kejujuran proses penyembelihan di lapangan yang tidak terpantau oleh otoritas halal. “Belum satupun yang saya temukan di Dapil saya tukang potongnya punya sertifikat halal. Apakah ayam itu betul-betul ayam mati (disembelih) atau ayam mati kemarin (bangkai)? Ini menjadi pertanyaan,” cecarnya di hadapan pimpinan BPJPH.
Lebih jauh, ketiadaan sertifikasi halal di bagian hulu ini tidak hanya dianggap melanggar syariat Islam bagi mayoritas penduduk Indonesia, tetapi juga menjadi sinyal bahaya bagi keamanan pangan nasional. Menurut Aprozi, tanpa pengawasan ketat dan sertifikasi yang jelas, risiko kasus keracunan makanan pada program Makan Bergizi Gratis menjadi sangat tinggi.
Ia mendesak BPJPH untuk segera mengalihkan fokus dan sumber dayanya guna mewajibkan seluruh pemasok serta dapur pengolah MBG memiliki sertifikat resmi. Perlindungan terhadap konsumen dalam negeri, terutama anak-anak sekolah yang menjadi sasaran program kepresidenan, harus menjadi prioritas mutlak di atas ambisi mengejar target pengakuan internasional.
Pemerintah diingatkan agar tidak bermain-main dengan urusan perut rakyat. Jika hulu dari program ini tidak dibenahi, maka program Makan Bergizi Gratis yang bertujuan meningkatkan kualitas SDM Indonesia justru bisa berbalik menjadi ancaman kesehatan bagi generasi mendatang. *R101
