Lokapalanews.id | Jakarta – Angka kepercayaan publik terhadap Polri menyentuh level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Bukan sekadar citra, gerak cepat di sektor ekonomi khusus – mulai dari penyelundupan bawang hingga mafia tambang emas – menjadi kunci mengapa masyarakat kembali merasa terlindungi.
Kepercayaan masyarakat terhadap sebuah institusi penegak hukum tidak datang dari sekadar slogan atau baliho di pinggir jalan. Ia tumbuh dari rasa aman saat warga pergi ke pasar tanpa takut harga melonjak karena penimbunan, atau ketika para investor merasa terlindungi dari jeratan investasi bodong.
Hasil survei terbaru dari Indonesia Development Monitoring (IDM) menunjukkan tren positif yang signifikan: tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri kini mencapai 79,2 persen. Angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan indikator bahwa strategi “jemput bola” dalam menangani kasus-kasus yang bersentuhan langsung dengan isi piring dan dompet masyarakat mulai membuahkan hasil.
Membedah Akar Kepuasan: Fokus pada Perut dan Ekonomi
Apa yang membuat publik memberikan rapor biru? Jika kita membedah hasil survei periode April 2026 ini, kepuasan penegakan hukum (sebesar 75,1 persen) berakar pada isu-isu sensitif yang selama ini menjadi momok sosial.
Publik mencatat keberhasilan Polri dalam memberantas perjudian, narkoba, hingga perdagangan manusia. Namun, yang paling mencuri perhatian dalam beberapa waktu terakhir adalah agresivitas Polri dalam menjaga kedaulatan ekonomi melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim.
Mengapa Isu Ekonomi Begitu Berdampak?
Masyarakat cenderung memberikan apresiasi tinggi ketika hukum menyentuh sektor yang berdampak pada biaya hidup. Ada tiga area krusial yang ditangani Polri dan menjadi alasan kuat di balik tingginya kepercayaan publik:
-
Ketahanan Pangan: Pengungkapan impor ilegal 23,1 ton cabai dan bawang pada April lalu bukan sekadar soal administrasi. Penyelundupan komoditas pangan merusak harga di tingkat petani lokal dan memicu inflasi di pasar. Ketika Satgas Gakkum bergerak, pesan yang sampai ke publik adalah: negara hadir menjaga harga pangan tetap stabil.
-
Kejahatan Investasi: Kasus dugaan fraud PT Dana Syariah Indonesia (DSI) yang menetapkan tiga petinggi perusahaan sebagai tersangka menjadi pengingat bahwa Polri mulai serius menyasar kejahatan kerah putih yang merugikan dana masyarakat kecil.
-
Kedaulatan Sumber Daya Alam: Penanganan praktik jual beli emas tambang ilegal di wilayah Kalimantan dan Papua dengan nilai transaksi fantastis mencapai Rp25,9 triliun adalah titik balik. Angka triliunan rupiah yang hilang dari potensi negara kini mulai dipetakan dan ditindak.
Kenapa Publik Harus Peduli?
Angka 79,2 persen ini penting bagi masyarakat luas karena menunjukkan adanya korelasi antara stabilitas keamanan dan stabilitas ekonomi.
-
Bagi Konsumen: Penindakan terhadap ponsel black market (BM) dan barang ilegal lainnya bukan untuk membatasi pilihan, melainkan memastikan barang yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan dan memberikan perlindungan konsumen.
-
Bagi Petani dan Pedagang: Tindakan tegas terhadap penyelundupan pangan memastikan hasil tani lokal tidak kalah saing oleh produk luar yang masuk lewat jalur gelap.
-
Bagi Dunia Usaha: Kepastian hukum dalam kasus investasi (seperti kasus DSI) memberikan rasa aman bagi ekosistem bisnis untuk tumbuh tanpa rasa takut akan penipuan sistematis.
Dampak dan Tantangan Masa Depan
Tingginya angka kepercayaan ini membawa dampak positif berupa stabilitas nasional yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sinergi antara TNI, Polri, dan Kementerian Keuangan dalam mencegah penyelundupan menciptakan sistem pertahanan ekonomi yang lebih solid.
Namun, tantangan bagi Polri adalah menjaga agar angka ini tidak melandai. Publik akan terus menagih konsistensi. Penanganan kasus tambang ilegal yang melibatkan transaksi triliunan rupiah di Papua dan Kalimantan akan menjadi ujian apakah Polri berani mengusut tuntas hingga ke aktor intelektual di belakangnya.
Pada akhirnya, kepercayaan publik adalah aset yang mahal. Polri telah membuktikan bahwa dengan menjaga “perut” masyarakat melalui penegakan hukum ekonomi, institusi ini mampu meraih kembali hati rakyat. Tantangan terbesarnya kini adalah memastikan hukum tidak hanya tajam saat ada sorotan kamera, tapi tetap konsisten bekerja di balik layar. *yas
