Lokapalanews.id | Debu kapur tipis masih menempel di ujung jari Maryam, menyelinap di antara garis-garis telapak tangannya yang mulai kasar. Di sudut ruang kelas yang atapnya mulai melengkung dimakan usia, perempuan berusia empat puluh lima tahun itu melipat mukena putih yang warnanya sudah berubah menjadi krem tulang. Ia baru saja menyelesaikan salat Asar di sela waktu menunggu hujan reda untuk pulang. Di luar, langit Jakarta dan sekitarnya mungkin sedang sibuk dengan hiruk-pikuk kebijakan, namun di sekolah dasar terpencil ini, kesunyian adalah kawan yang paling setia.
Maryam adalah satu dari jutaan bayang-bayang yang disebut pemerintah sebagai tenaga honorer. Delapan belas tahun ia habiskan untuk mengeja abjad bersama anak-anak petani, menerima amplop cokelat berisi beberapa lembar uang yang seringkali habis bahkan sebelum ia sampai di pasar. Baginya, status Aparatur Sipil Negara (ASN) bukan sekadar perkara gaji, melainkan pengakuan bahwa belasan tahun pengabdiannya tidak dianggap angin lalu.
Namun sore itu, kabar yang mampir ke layar ponsel retaknya terasa seperti sembilu. Ada rencana besar tentang pemberian status ASN secara cuma-cuma bagi 30.000 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) untuk mengelola Koperasi Desa Merah Putih. Sebuah “karpet merah” dibentangkan untuk mereka yang baru saja melangkah, sementara Maryam dan jutaan rekannya – perawat desa yang bertaruh nyawa di garis depan, penyuluh pertanian yang kakinya pecah-pecah tertanam di lumpur sawah, hingga tenaga administrasi yang menua di balik tumpukan berkas – masih harus mengantre di pintu yang terkunci rapat.
Di Gedung DPR, suara Sonny T. Danaparamita menggema, mencoba menjadi penyambung lidah bagi mereka yang suaranya seringkali tercekat di tenggorokan. Ia bicara tentang luka yang menganga. Baginya, kebijakan ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan tamparan bagi rasa keadilan sosial. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang baru memegang ijazah langsung mendapatkan kepastian masa depan, sementara para pejuang lapangan yang sudah berpeluh selama puluhan tahun dibiarkan terkatung-katung dalam ketidakpastian?
Angka 30.000 sarjana itu mungkin terlihat impresif dalam laporan rapat kementerian, namun bagi mereka di akar rumput, angka itu adalah bentuk diskriminasi yang nyata. Ada ego sektoral yang kental di sana. Kementerian Koperasi yang seharusnya menjadi nakhoda justru terasa dikesampingkan oleh kementerian lain yang lebih dominan dalam rekrutmen ini. Sebuah ironi di mana urusan teknis perkoperasian diperebutkan seperti kue kekuasaan, tanpa memedulikan mereka yang sudah lama menanam benih di ladang yang sama.
Persoalan ini tak berhenti pada manusia. Di atas tanah-tanah produktif, bayang-bayang beton mulai mengancam. Proyek Strategis Nasional ini berencana mendirikan gedung-gedung koperasi di atas Lahan Sawah Dilindungi. Ini adalah paradoks yang menyakitkan: membangun ekonomi pedesaan dengan cara menggusur sawah yang menjadi urat nadi kehidupan petani. Jika lahan pangan dikorbankan demi bangunan seremonial, maka kemandirian yang dijanjikan hanyalah fatamorgana di tengah terik matahari.
Sonny, dalam kegelisahannya, mengingatkan bahwa ini adalah bulan Ramadan. Sebuah momentum di mana seharusnya empati menjadi panglima. Ia mengetuk pintu nurani para pengambil kebijakan agar tidak menutup mata pada dedikasi yang sudah teruji oleh waktu. Jangan sampai semangat untuk melakukan percepatan pembangunan justru meninggalkan jejak luka bagi mereka yang telah setia menjaga republik ini di sudut-sudut yang tak terjangkau lampu kamera.
Bagi para penyuluh pertanian yang selama ini menjadi sahabat karib para petani, kabar tentang jalur istimewa bagi SPPI ini terasa seperti pengkhianatan di tengah sawah. Mereka yang sudah bertahun-tahun bergelut dengan hama dan pupuk, mendampingi setiap bulir padi tumbuh, kini hanya bisa menonton dari pinggir jalan saat rombongan baru lewat dengan fasilitas dan status yang selama ini hanya menjadi mimpi di bawah bantal mereka.
Hujan mulai mereda di sekolah Maryam. Bau tanah basah menguar, membawa aroma yang pahit. Ia memasukkan mukenanya ke dalam tas kain, bersiap menyalakan motor tua yang sering mogok di tanjakan desa. Maryam tidak membenci para sarjana muda itu; ia hanya rindu pada keadilan yang tidak memandang usia ijazah, melainkan lamanya pengabdian. Ia rindu pada pemerintah yang tidak hanya piawai membuat proyek besar, tapi juga mampu mendengar detak jantung rakyatnya yang paling sunyi.
Di luar sana, diskusi tentang Koperasi Desa Merah Putih mungkin terus berlanjut di hotel-hotel mewah dengan pendingin ruangan yang sejuk. Namun di sini, di bawah langit yang mulai menggelap, ada jutaan doa yang dipanjatkan agar janji-janji itu tidak melompati mereka yang sudah lama berdiri di barisan paling depan, meski dengan kaki yang gemetar karena kelelahan.
Akankah karpet merah itu tetap digelar hanya untuk segelintir orang, sementara jutaan lainnya tetap dibiarkan berjalan di atas jalan setapak yang penuh duri? Pertanyaan itu menggantung di udara, sepi dan dingin, bersama sisa-sisa air hujan yang menetes dari atap sekolah yang bocor. Di bulan yang suci ini, keadilan bukan hanya soal angka di atas kertas, melainkan soal bagaimana negara memanusiakan mereka yang telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk melayani tanpa pamrih. *yas
