Lokapalanews.id | Jakarta – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan instruksi tegas untuk memperketat pengawasan terhadap dinamika pasar modal, terutama praktik manipulasi harga atau saham gorengan, guna menjaga stabilitas ekonomi nasional dan melindungi hak para investor dari praktik kecurangan di sektor keuangan.
Langkah ini diambil sebagai bentuk respons kepolisian terhadap potensi gangguan kesehatan pasar investasi yang dapat merusak kepercayaan publik serta melemahkan pertumbuhan ekonomi. Dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2026 yang berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Selasa (10/2/2026), Jenderal Sigit menegaskan bahwa pemantauan fluktuasi pasar modal kini menjadi perhatian serius institusinya untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran hukum di bursa saham.
Menurut Jenderal Sigit, praktik saham gorengan merupakan tindakan yang kontraproduktif bagi iklim investasi di Indonesia. Pola manipulasi ini sering kali mengabaikan nilai fundamental perusahaan dan hanya menguntungkan sekelompok pihak dengan cara merugikan investor ritel. Polri berkomitmen memastikan tidak ada ruang bagi permainan curang yang dapat merusak tatanan pasar modal nasional, sehingga saham-saham dengan kinerja fundamental yang kuat dapat berkembang secara wajar tanpa gangguan spekulasi ilegal.
“Kita terus perhatikan dan mengikuti bagaimana fluktuasi pasar modal. Kita terus ikuti siapa yang potensial untuk kemudian kita pantau lebih lanjut,” ujar Jenderal Sigit di sela-sela kegiatan Rapim Polri. Ia menekankan bahwa pengawasan tersebut esensial untuk menjaga agar fundamental pasar saham tetap terjaga dengan baik, yang pada akhirnya akan memperkuat struktur ekonomi makro Indonesia di masa depan.
Kapolri menjelaskan bahwa pengawasan ini bersifat preventif sekaligus memetakan potensi pelanggaran hukum. Terkait dengan penindakan hukum secara teknis, Jenderal Sigit menyatakan bahwa proses pengusutan tindak pidana di bidang pasar modal merupakan ranah spesifik dari jajaran reserse. Koordinasi intensif di internal kepolisian terus dilakukan untuk memetakan setiap kemungkinan pelanggaran yang terjadi di sektor jasa keuangan ini.
“Khususnya terkait dengan tindakan-tindakan yang arahnya ke permainan saham gorengan ya, yang tentunya itu tidak bagus. Kalau pengusutan tindak pidana pasar modal, saya kira nanti itu segmen tersendiri ya di Reserse,” jelasnya lebih lanjut mengenai pembagian tugas dalam tubuh Polri.
Selain isu pasar modal, Rapim Polri 2026 juga membahas berbagai agenda strategis nasional lainnya yang menjadi fokus pengamanan kepolisian sepanjang tahun. Isu-isu tersebut meliputi pengamanan ketahanan pangan, pengawasan terhadap target lifting minyak nasional, hingga langkah-langkah antisipatif untuk mengendalikan lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan. Fokus ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga di tingkat masyarakat.
Jenderal Sigit menegaskan bahwa Polri sepenuhnya mendukung Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 yang dicanangkan oleh Presiden. Ia menyadari bahwa pencapaian target pertumbuhan ekonomi hanya dapat terwujud jika stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) berada dalam kondisi kondusif. Penegakan hukum di sektor ekonomi dan pasar modal dipandang sebagai pilar penting dalam menjaga kepercayaan investor global terhadap Indonesia.
Sinergi antara stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi menjadi poin kunci dalam arahan Kapolri. Dengan mengamankan sektor-sektor strategis, Polri berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan sejahtera. Kolaborasi lintas sektor dan pengawasan ketat terhadap praktik-praktik ilegal di pasar modal diharapkan mampu memberikan jaminan keamanan bagi setiap pelaku usaha dan investor yang menanamkan modalnya di tanah air.
Di tengah dinamika global yang terus berubah, Polri berkomitmen untuk tetap adaptif dalam menghadapi modus-modus baru kejahatan kerah putih di bursa saham. Penjagaan terhadap fundamental pasar saham ini merupakan bagian dari tanggung jawab institusi dalam melindungi kepentingan publik yang lebih luas, terutama para investor kecil yang sering kali menjadi korban utama dalam skema manipulasi harga saham di pasar modal Indonesia. *R102
