Lokapalanews.id | Denpasar – Tabir gelap yang selama ini menyelimuti Stispol Wira Bhakti kini tersingkap lebar. Bukan melalui torehan prestasi akademik, melainkan melalui serangkaian dokumen investigatif eksplosif yang disusun oleh IMS. Di balik Surat Keputusan (SK) pemberhentiannya, tersimpan rangkaian data krusial yang mengarah pada dugaan korupsi kebijakan, maladministrasi terstruktur, hingga penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran institusi.
Dalam surat sanggahan yang dikirim IMS kepada otoritas pengawas, mengungkap bahwa kampus yang menyandang nama besar perjuangan rakyat Bali ini sedang mengalami krisis integritas yang akut dan sistemik.
Di tengah pusaran sengketa tersebut, terungkap sebuah anomali organisasi yang menyentuh jantung kredibilitas institusi. Berdasarkan temuan IMS, Senat kampus yang seharusnya menjadi penjaga gawang kedaulatan akademik, selama ini diduga beroperasi dalam kehampaan legalitas. Senat tersebut menjalankan fungsi strategis – termasuk memvalidasi kebijakan akademik dan kelulusan mahasiswa – hanya berlandaskan SK Ketua Stispol Wira Bhakti, tanpa payung hukum yang sah dari pihak yayasan sebagai badan penyelenggara. Secara yuridis, kondisi ini adalah “bom waktu” administratif yang dapat mencederai validitas ijazah serta seluruh produk akademik yang telah dihasilkan. Nasib akademik para lulusan kini berada dalam ketidakpastian hukum jika fungsi pengawasan tersebut tidak segera dipulihkan legalitasnya.
Sebagai upaya mitigasi pasca-pengungkapan fakta tersebut, Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP) akhirnya mengambil langkah untuk memformalkan keberadaan Senat melalui penerbitan SK Yayasan. Namun, langkah yang semula dimaksudkan sebagai perbaikan legalitas ini justru memicu polemik baru terkait independensi perguruan tinggi. Struktur Senat yang baru dibentuk dinilai telah kehilangan esensi representasi akademiknya karena adanya “intervensi” struktural yang tidak lazim.
Persoalan utama terletak pada komposisi keanggotaan yang bias. Salah seorang pengurus yayasan yang secara fungsional bukan merupakan tenaga pendidik aktif, kini justru menduduki kursi di dalam Senat. Kehadiran elemen manajerial yayasan dalam organ yang murni bersifat pertimbangan akademik ini dianggap sebagai anomali yang mengaburkan batas tegas antara domain administratif yayasan dan kedaulatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Masuknya tokoh-tokoh non-akademik ke dalam Senat dikhawatirkan akan mereduksi otonomi dosen dan mengubah lembaga pendidikan menjadi entitas yang dikelola secara birokratis-sentralistik. Jika kemandirian akademik digadaikan demi kendali manajerial, maka marwah institusi sebagai kawah candradimuka pemikiran bebas kini berada di ambang keruntuhan.
Kekacauan administratif yang melanda institusi ini ditengarai bukan sekadar implikasi dari ketidaksengajaan manajerial, melainkan sebuah desain struktural yang terukur. Kekosongan jabatan Kepala Tata Usaha (TU) dalam kurun waktu yang signifikan telah melumpuhkan simpul koordinasi dan tata kelola surat-menyurat yang seharusnya menjadi jantung operasional lembaga.
Fenomena vakum jabatan vital ini, menurut IMS, merupakan strategi subliminal untuk mengeliminasi sistem check and balances internal. Tanpa adanya pengawasan administratif yang independen dan tangguh, distribusi kekuasaan cenderung mengkristal secara absolut pada otoritas tertentu, yang pada gilirannya memungkinkan kebijakan-kebijakan strategis dipaksakan tanpa adanya mekanisme filtrasi maupun keberanian untuk melakukan koreksi struktural. Kegagalan sistem dan manajemen – yang ditandai dengan ketiadaan briefing serta dukungan kerja yang memadai – telah menciptakan lingkungan kerja yang represif dan jauh dari prinsip Good University Governance (GUG).
Sengkarut Anggaran: Prioritas Kosmetik di Tengah Erosi Hak Normatif
Memasuki ranah finansial, laporan whistleblower ini menyajikan kontras yang menyakitkan sekaligus ironis. Di tengah keluhan para staf mengenai kesejahteraan dan minimnya ketersediaan sarana dasar akademik, muncul pengalokasian anggaran fantastis senilai ratusan juta yang dialokasikan untuk proyek pembangunan studio podcast. Proyek ini menjadi sorotan tajam karena dianggap sama sekali tidak memiliki urgensi fungsional di tengah krisis manajerial yang sedang memuncak. IMS mempertanyakan rasionalitas anggaran tersebut dengan sangat menohok: mengapa sumber daya finansial institusi justru dihamburkan untuk fasilitas yang bersifat “kosmetik”, sementara hak-hak finansial dosen purnabakti justru dipangkas tanpa belas kasihan?
Ketidakberesan pengelolaan anggaran ini merembet lebih jauh pada kebijakan tabungan pensiun yang diselimuti misteri. Berdasarkan data yang dihimpun, pimpinan institusi diduga kuat menetapkan kebijakan pemotongan pendapatan dosen secara sepihak dengan dalih tabungan pensiun. Praktik ini dinilai cacat prosedur karena diberlakukan tanpa adanya adendum kontrak kerja, tanpa konsensus dengan para tenaga pendidik, dan yang lebih mengkhawatirkan: tanpa transparansi mengenai lembaga pengelola atau di mana dana tersebut diparkir. Bagi IMS, ini bukan lagi sekadar persoalan manajemen internal, melainkan pelanggaran nyata terhadap hak normatif tenaga kerja yang dilindungi oleh undang-undang.
“Kegagalan manajemen dalam menjelaskan rincian aliran dana ini bukan sekadar ketidaksengajaan administratif, melainkan sebuah pola pengelolaan anggaran yang secara sadar menabrak prinsip dasar transparansi dan akuntabilitas publik,” tegas IMS dalam surat sanggahannya yang bernada keras.
Analisis ini menunjukkan bahwa institusi sedang mengalami disorientasi prioritas. Di bawah payung “pengembangan fasilitas”, terdapat indikasi kuat adanya pengabaian terhadap kewajiban paling mendasar lembaga pendidikan, yaitu menjamin kesejahteraan dan kepastian hukum bagi para pendidiknya. Tanpa adanya audit independen untuk menelusuri aliran dana studio podcast dan pemotongan pendapatan tersebut, integritas Stispol Wira Bhakti sebagai lembaga yang dikelola dengan bantuan negara dan dana masyarakat akan terus dipertanyakan secara publik.
Persekusi Digital dan Upaya Membunuh Karier Pendidik
Di balik retorika pemecatan administratif, tersimpan sebuah operasi yang lebih senyap namun mematikan bagi karier seorang pendidik: sabotase sistemik. Pasca keputusan IMS untuk meletakkan jabatan struktural sebagai protes moral atas bobroknya manajemen pada Agustus 2025, tekanan yang ia terima melampaui batas kewajaran. Pimpinan institusi diduga kuat melakukan serangan langsung terhadap eksistensi akademik IMS dengan cara mengunci akses akun yang dipegangnya secara sepihak. Tindakan ini bukan sekadar kendala teknis, melainkan “hukuman mati” digital. Sebagai dosen tetap, IMS seketika lumpuh secara profesional.
Dalam dokumen balasannya tertanggal 6 Januari 2026, Yayasan Kebaktian Proklamasi (YKP) tampak berupaya berlindung di balik narasi besar nama para pendiri. Mereka mengeklaim bahwa segala kebijakan, termasuk tindakan terhadap IMS, telah mendapatkan restu dari keluarga besar pejuang dan DPD LVRI Bali. Namun, jika ditelaah secara kritis, strategi komunikasi yayasan ini justru memperlihatkan kelemahan posisi mereka. Surat tanggapan tersebut sama sekali tidak berani menyentuh substansi persoalan yang krusial: mereka bungkam seribu bahasa terkait tindakan sewenang-wenang yang dilakuan Ketua Stispol Wira Bhakti, rincian anggaran studio podcast, legalitas pembentukan Senat, maupun misteri di balik pemotongan dana pensiun dosen.
Yayasan tampaknya lebih memilih menggunakan “tameng sentimental” dengan membawa-bawa nama besar pejuang ketimbang memberikan akuntabilitas berbasis data. Dalam dunia akademik yang mengedepankan rasionalitas, penggunaan argumen emosional untuk menutupi kejanggalan administratif adalah indikator nyata dari kegagalan tata kelola. IMS menegaskan bahwa menghormati jasa pahlawan seharusnya dilakukan dengan menjaga integritas institusi yang mereka dirikan, bukan dengan menggunakan nama mereka untuk melegalkan tindakan yang menabrak aturan negara.
IMS menilai bahwa pemecatan dirinya bukanlah sekadar sengketa personal, melainkan strategi “pembersihan saksi kunci” yang direncanakan secara sistematis. Dengan statusnya sebagai whistleblower yang memegang berbagai “kartu mati” mengenai anomali internal, kehadirannya di kampus dianggap sebagai ancaman eksistensial bagi rezim manajerial yang berkuasa. Dengan menyingkirkan IMS melalui terminasi sepihak, manajemen diduga berharap jejak-jejak pelanggaran statuta, carut-marut administrasi, hingga potensi penyelewengan dana tidak akan pernah terendus oleh pihak terkait.
Dilihat dari perspektif tata kelola perguruan tinggi, tindakan yayasan yang mengedepankan loyalitas personal kepada figur pimpinan ketimbang integritas sistem adalah lonceng kematian bagi marwah pendidikan nasional. Stispol Wira Bhakti kini justru mempertontonkan praktik otoritarianisme administratif – sebuah realitas pahit yang kontradiktif dengan nilai-nilai demokrasi dan kritis yang seharusnya mereka semaikan di ruang kuliah.
Dampak dari skandal ini jauh melampaui hancurnya karier IMS secara pribadi; ia mengancam masa depan ribuan mahasiswa yang menggantungkan nasibnya pada institusi ini. Risiko penurunan akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) kini nyata di depan mata. Jika data PDDikti tidak segera ditertibkan akibat konflik hukum dan sabotase akses akademik ini, maka kredibilitas ijazah mahasiswa menjadi taruhannya. Kepercayaan publik dan orang tua mahasiswa kini berada di titik nadir saat menyadari bahwa dana pendidikan yang mereka amanahkan diduga dikelola dalam gelapnya ketidaktransparanan.
Kini, laporan komprehensif dari IMS telah mendarat di meja otoritas terkait. Publik kini menanti dengan cermat: apakah otoritas pengawas memiliki keberanian moral untuk melakukan audit investigatif menyeluruh? Jika dugaan maladministrasi dan sengkarut anggaran ini dibiarkan berlalu tanpa konsekuensi, maka hal ini akan menjadi preseden buruk bahwa jubah institusi pendidikan dapat digunakan sebagai tempat persembunyian yang aman bagi praktik-praktik yang merugikan negara dan masyarakat.
Perjuangan IMS kini telah bertransformasi menjadi sebuah gerakan moral. Ini bukan lagi soal kursi jabatan, melainkan pertarungan sengit antara transparansi melawan kesewenang-wenangan yang dibungkus rapi dengan surat keputusan. Sebagaimana pesan penutup dalam sanggahannya yang menggetarkan nurani: “Kebenaran mungkin bisa disekap dalam kegelapan administrasi, namun ia tidak akan pernah bisa dimusnahkan oleh kekuasaan manapun.” (tim)
