Lokapalanews.id | Pemerintah bergerak cepat menangani krisis tempat tinggal pascabencana yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pembangunan ribuan unit hunian sementara (huntara) serta hunian tetap (huntap) kini tengah dipacu untuk selesai dalam waktu singkat.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menggelar koordinasi khusus bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria di Gedung Sekretariat Kabinet, Sabtu (27/12/2025). Pertemuan tersebut fokus pada sinkronisasi langkah percepatan penyediaan papan bagi pengungsi.
Teddy memaparkan bahwa saat ini Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sedang dalam proses mendirikan 15.000 unit hunian. Target penyelesaian seluruh bangunan tersebut dipatok dalam kurun waktu tiga bulan ke depan.
“Sebanyak 500 unit pertama akan selesai dalam minggu ini,” ujar Teddy. Ia merinci bahwa setiap unit akan didukung infrastruktur dasar yang memadai, mulai dari sistem sanitasi air bersih, jaringan listrik, hingga akses internet nirkabel (wifi). Selain kebutuhan primer, kawasan tersebut juga dilengkapi dengan sarana ibadah dan fasilitas ramah anak.
Secara paralel, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga berkontribusi membangun 4.500 unit huntara yang tersebar di titik-titik terdampak pada tiga provinsi di Pulau Sumatra tersebut. Upaya ini dilakukan untuk memastikan warga tidak terlalu lama berada di tenda pengungsian yang darurat.
Sementara itu, untuk solusi jangka panjang, Kementerian PKP telah memulai konstruksi hunian tetap. Proyek ini memanfaatkan lahan milik negara yang dikelola oleh BUMN untuk memastikan kecepatan legalitas lahan.
Berdasarkan data teknis, 2.500 unit pertama sudah mulai dikerjakan sejak pekan lalu. “Sedangkan 2.500 unit tahap kedua dijadwalkan mulai dibangun pada awal pekan depan,” kata Teddy menambahkan.
Dalam proses relokasi ini, Seskab menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menentukan titik lokasi dan memobilisasi warga. Ia memberikan catatan khusus agar lokasi pembangunan memenuhi sejumlah kriteria keamanan dan aksesibilitas.
Syarat utama adalah lokasi tersebut harus berada di luar zona rawan bencana. Selain itu, aspek kedekatan dengan tempat tinggal lama, akses jalan raya, fasilitas publik, serta kemudahan menuju lokasi kerja warga menjadi pertimbangan utama agar ekosistem ekonomi masyarakat tidak terputus setelah pindah.
Langkah percepatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Sumatra yang terdampak bencana alam di penghujung tahun 2025. Sinergi antara kementerian teknis dan BUMN diharapkan mampu memangkas birokrasi pembangunan yang biasanya memakan waktu lama. *R105
