Lokapalanews.id | Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menegaskan komitmen lembaganya untuk memastikan kebijakan publik di sektor ekonomi dan BUMN benar-benar berpihak dan berdampak nyata bagi masyarakat. Ia menyatakan keadilan ekonomi tidak boleh berhenti sekadar pada tataran regulasi tertulis.
Pernyataan tersebut disampaikan Nurdin saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025). RDPU ini menghadirkan perwakilan dari Perkumpulan Pengusaha Gadai Indonesia (PPGIA), nasabah kredit macet UMKM korban gempa Yogyakarta, serta Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) Provinsi Sulawesi Selatan.
Nurdin menilai, banyak kebijakan di sektor keuangan dan badan usaha milik negara belum optimal menyentuh kebutuhan masyarakat kecil. Forum RDPU ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR untuk menindaklanjuti persoalan ekonomi rakyat yang muncul di daerah.
“Forum ini bukan sekadar ruang dengar, tapi ruang kerja konkret untuk menilai apakah kebijakan yang diambil negara sudah berjalan sesuai mandat keadilan sosial dan ekonomi rakyat,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar itu.
Dalam pertemuan itu, nasabah korban gempa Yogyakarta menyampaikan aspirasi terkait implementasi janji penghapusan kredit rumah dan modal usaha yang hingga kini belum sepenuhnya terealisasi oleh lembaga keuangan terkait. Mereka menilai belum ada kepastian hukum dan keadilan sosial, padahal kemampuan membayar telah hilang akibat bencana.
Sementara itu, PPGIA mengusulkan agar DPR mendorong revisi kebijakan yang dinilai membatasi ruang gerak usaha gadai swasta nasional, menyoroti ketimpangan perlakuan dengan BUMN gadai. Di sisi lain, DPD APDESI Sulawesi Selatan meminta pemerintah membuka ruang bagi pemerintah desa untuk berpartisipasi dalam distribusi BBM bersubsidi dan penyaluran LPG 3 kg guna memperkuat ketahanan energi di wilayah pedesaan.
Nurdin menyimpulkan, isu-isu tersebut mencerminkan problematika nyata kebijakan ekonomi nasional, mulai dari lemahnya keberpihakan pada korban bencana hingga terbatasnya partisipasi desa dalam sistem distribusi. Komisi VI DPR berjanji akan menindaklanjuti seluruh hasil RDPU ini, termasuk melalui rapat kerja dengan Kementerian BUMN, Kementerian Desa, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
“Kami akan memastikan aspirasi ini tidak berhenti di ruangan ini. Keadilan ekonomi sejati adalah ketika yang kecil ikut tumbuh, yang lemah dilindungi, dan yang tertinggal disertakan dalam pembangunan,” pungkasnya. *R105
