Lokapalanews.id | Jakarta – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita merombak total kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Melalui Permenperin No. 35 Tahun 2025, sistem TKDN kini menjadi lebih murah, mudah, cepat, dan transparan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan investasi dan daya saing industri dalam negeri.
Reformasi kebijakan TKDN ini dibangun di atas empat pilar utama: insentif, penyederhanaan, kemudahan, dan kecepatan. Melalui reformasi ini, Menperin menghadirkan 13 perubahan mendasar.
Pilar Insentif:
- Penelitian dan pengembangan (litbang) kini mendapat tambahan nilai TKDN hingga 20%.
- Perusahaan yang berinvestasi di dalam negeri memperoleh TKDN minimal 25%.
- Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) kini lebih mudah dicapai dengan 15 komponen pilihan.
Pilar Penyederhanaan:
- Penghitungan TKDN kini lebih sederhana, tidak lagi berbasis biaya yang rumit, kecuali untuk jasa industri.
- Masa berlaku sertifikat TKDN dan BMP diperpanjang dari tiga menjadi lima tahun.
Pilar Kemudahan:
- Industri kecil kini bisa mendapatkan nilai TKDN lebih dari 40% dengan metode self declare.
- Nilai TKDN kini harus dicantumkan langsung pada label dan kemasan produk, memudahkan konsumen.
Pilar Kecepatan:
- Waktu sertifikasi TKDN melalui Lembaga Verifikasi Independen dipangkas dari 22 hari menjadi 10 hari kerja.
- Untuk industri kecil, sertifikasi kini hanya butuh tiga hari dari sebelumnya lima hari kerja.
Selain itu, pemerintah juga mempertegas pengawasan dan sanksi bagi pelanggar, termasuk pencabutan sertifikat dan rekomendasi sanksi bagi pejabat terkait.
Sejalan dengan reformasi ini, Kemenperin mengumumkan iPhone 17 telah mendapatkan empat sertifikat TKDN yang diajukan oleh PT Apple Indonesia. Penerbitan sertifikat ini menegaskan komitmen Apple untuk mematuhi regulasi, sekaligus melanjutkan investasi strategisnya di Indonesia, termasuk pembangunan Apple Developer Academy.
Hingga 11 September 2025, Kemenperin mencatat 88.218 produk telah tersertifikasi TKDN. Capaian ini mendukung keberlanjutan produksi, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi nasional. *R103
