Lokapalanews.id | Jakarta – Pemerintah diminta untuk tidak gegabah menarik beras dari pasar, menyusul polemik “beras oplosan” yang merebak. Anggota Komisi IV DPR RI, Riyono, khawatir langkah tersebut justru akan memicu kelangkaan pasokan dan kenaikan harga di tingkat konsumen, yang pada akhirnya merugikan masyarakat.
Riyono menilai penegakan hukum terhadap oknum pengusaha nakal sudah cukup. Menurutnya, beras yang sudah beredar di pasar sebaiknya tidak ditarik untuk menghindari kebingungan dan gejolak harga yang tidak perlu.
Urusan pangan, menurutnya, adalah isu yang sangat sensitif dan bisa berdampak besar pada stabilitas ekonomi jika salah penanganan. “Beras yang ada di pasar harus tetap di pasar. Jangan ditarik,” tegas Riyono. Ia menambahkan bahwa penarikan beras, bahkan yang disebut tidak sesuai mutu, dapat membuat masyarakat ragu dan mendorong harga naik.
Riyono juga menyoroti ironi harga beras di pasaran yang masih tinggi, meskipun harga gabah di tingkat petani sudah cukup baik dan stok beras di gudang Bulog terpantau aman. Situasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan di rantai pasok yang perlu diatasi.
Ia juga mengkritik penggunaan istilah “beras oplosan” yang dinilai berkonotasi negatif. Riyono berpendapat, istilah yang lebih tepat adalah “beras tidak sesuai mutu.” Menurutnya, tidak semua pencampuran beras adalah penipuan, melainkan terkadang bagian dari proses pengelolaan mutu untuk mencapai kualitas tertentu.
“Beras yang tidak sesuai mutu jangan ditarik. Turunkan harganya dan umumkan terbuka di pasar agar rakyat tahu,” pungkas Riyono. Ia khawatir, jika beras ditarik, stok akan berkurang dan harga akan melonjak kembali, yang pada akhirnya akan membebani daya beli masyarakat. *R101
