Lokapalanews.id | Jakarta – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk mengatasi berbagai tantangan keimigrasian yang menghambat sektor pariwisata. Tantangan ini mencakup arus masuk wisatawan, tenaga ahli, investor, hingga pelaku Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) yang sangat bergantung pada kecepatan dan kepastian layanan keimigrasian.
Asisten Deputi Hubungan Antarlembaga Internasional Kemenpar, Zulkifli Harahap, menegaskan bahwa kecepatan dan kepastian pelayanan adalah kunci strategis dalam kompetisi pariwisata global. Pernyataan ini disampaikannya dalam kegiatan “Sosialisasi Aturan Terkait Keimigrasian” di Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
“Kami ingin menarik lebih banyak investor, lebih banyak event MICE bertaraf internasional, dan lebih banyak tenaga ahli profesional. Namun, di lapangan masih ada perbedaan interpretasi atas jenis visa, kendala administratif bagi investor, hingga perbedaan penerapan kebijakan di berbagai daerah,” ungkap Zulkifli.
Ia menambahkan, pelaku industri juga merasakan tantangan serupa, termasuk pemahaman yang belum merata terkait kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) di berbagai pintu masuk negara. Zulkifli menyebut, hal ini memunculkan ketidakpastian yang menjadi hambatan utama bagi iklim investasi dan pariwisata berkualitas.
Oleh karena itu, Kemenpar menekankan perlunya koordinasi dan harmonisasi kebijakan guna menyamakan persepsi antar pemangku kepentingan keimigrasian dan pariwisata.
Pada forum tersebut, Kepala Subdirektorat Standardisasi Visa dan Dokumen Perjalanan Ditjen Imigrasi, Misnal Ariyanto, memaparkan komitmen Kemenimipas dalam mendukung pariwisata. Ia menjelaskan, pengajuan visa secara daring terus disempurnakan sejak 2023, dengan alur proses yang lebih sederhana.
“Permohonan visa online tidak lagi mengenal pembatasan kuota harian. Visa juga dipastikan terbit hanya lima hari setelah pembayaran,” kata Misnal.
Meskipun demikian, Misnal mengakui adanya tantangan di lapangan terkait kebutuhan sektor pariwisata dan MICE yang terus meningkat. Seluruh masukan dari peserta sosialisasi, termasuk dari perwakilan Kemenlu dan pelaku industri pariwisata seperti ASITA dan INCCA, akan ditindaklanjuti secara internal. *R103
