Lokapalanews.id | Saya punya kebiasaan unik: kalau ketemu orang penting atau pejabat, saya tidak pernah bertanya soal program kerjanya. Saya justru tanya hal-hal sederhana. Kemarin, saya sempat bertemu seorang tokoh senior yang bergerak di dunia pendidikan, sudah lama sekali dia malang melintang. Saya tanya, “Pak, kalau di kampus, yang paling cepat membunuh semangat itu apa?”
Dia tidak jawab soal gaji kecil atau fasilitas kurang. Jawabannya, “Ketidakjujuran pemimpin, Bli. Itu racun paling mematikan. Dosen itu otaknya jernih, dia bisa terima kekurangan fasilitas. Tapi dia tidak akan pernah bisa menerima pemimpin yang tangannya ‘bermain’ dengan uang.”
Pernyataan itu langsung terlintas di kepala saya saat membaca kabar dari Bali. Ini bukan sekadar gosip warung kopi, tapi Mosi Tidak Percaya resmi yang dilayangkan sejumlah dosen dan seluruh pegawai sendiri. Itu artinya, bara sudah jadi api, dan apinya sudah membakar rumah.
Coba Anda renungkan. Ada dugaan dana ratusan juta menguap untuk sebuah proyek. Tapi lucunya, uangnya cair, proyeknya? Nol. Alias fiktif.
Ini kan namanya dagelan. Di satu sisi, kampus berusaha tampil modern, ingin punya ruang keren untuk bicara. Di sisi lain, cara mendapatkan uangnya justru kuno, sangat antik. Memakai proyek fiktif untuk mengamankan anggaran.
Tapi yang membuat dada saya sesak bukan soal angka ratusan juta untuk proyek fiktif itu, yang menyakitkan adalah dampak domino dari mentalitas ini.
Saat seorang pimpinan sibuk dengan urusan “proyek-proyekan” yang tidak jelas wujudnya, tugas utamanya terabaikan. Tugas utamanya apa? Menjaga mutu. Dan hasilnya, persis seperti yang dikhawatirkan: kampus itu sekarang berada di ujung tanduk, terancam kehilangan akreditasi.
Akreditasi itu adalah nyawa. Tanpa itu, kampus bisa tutup, dan yang paling parah, ratusan mahasiswa di sana bisa gigit jari. Ijazah yang mereka terima bisa jadi tak bernilai di dunia kerja. Semua karena apa? Karena pemimpinnya diduga lebih asyik “ngobrol” dengan dana fiktif daripada mengurus standar mutu yang disyaratkan BAN-PT.
Ini menunjukkan adanya krisis kepemimpinan yang akut. Pemimpin yang merasa lembaga pendidikan adalah properti pribadinya. Mereka mengatur suka-suka. Mengganti Wakil Ketua II tanpa persetujuan Senat yang mestinya jadi pilar. Statuta, aturan main tertinggi, diinjak-injak begitu saja. Kepemimpinan model begini – sentralistik, otoriter – bukan membangun, tapi meruntuhkan moral dan motivasi.
Dosen dan pegawai di kampus itu sudah mengirimkan sinyal bahaya yang sangat jelas. Mereka minta yayasan segera bertindak: nonaktifkan merek yang sudah curang, batalkan kebijakan sepihak, dan yang paling penting, panggil auditor. Lakukan audit forensik komprehensif. Gali sampai ke akar-akarnya, ke mana saja perginya setiap rupiah dana kampus itu.
Saya harap yayasan tidak bermain teater bisu. Pendidikan adalah investasi masa depan bangsa, bukan ATM pribadi pejabat kampus.
Kalau sampai yayasan tidak bergerak, dan dosen-dosen itu terpaksa membawa masalah ini ke LLDikti dan Kemendiktisaintek, itu artinya mereka – para dosen – adalah pahlawan sejati. Mereka berjuang bukan untuk gaji, tapi untuk menyelamatkan marwah institusi.
Mari kita tunggu. Apakah kampus itu akan kembali tegak, atau justru terkubur di bawah puing-puing proyek fiktif dan ancaman akreditasi yang mematikan. Keputusan yayasan akan menjadi cermin, apakah mereka lebih peduli pada kebenaran, atau pada sosok yang tengah digugat. *
