Lokapalanews.id | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran menteri menjaga efisiensi anggaran di tengah beban penyerapan APBN yang menumpuk menjelang penutupan tahun anggaran 2026, Selasa (3/11/2026).
Peringatan tegas tersebut mengemuka dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta. Kepala negara memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk membedah indikator makroekonomi terkini, mulai dari inflasi, kapasitas manufaktur, arus modal asing, hingga postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara membeberkan bahwa performa ekonomi nasional secara umum masih berada di koridor aman. Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat inflasi nasional terkendali pada angka 3,23 persen.
Realisasi tersebut berada pas di dalam rentang sasaran pemerintah, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen. Artinya, pergerakan harga barang dan jasa masih bergerak wajar sesuai proyeksi awal tahun.
“1,5 persen sampai dengan 3,5 persen angka inflasi kita kemarin 3,2 persen artinya itu di dalam range yang memang kita bayangkan sejak kita melakukan estimasi atas perekonomian Indonesia itu yang kita sebut dengan on track,” ujar Suahasil kepada wartawan.
Sinyal positif juga terpancar dari sektor riil. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia melesat naik dari posisi 52 menjadi 54 pada Oktober 2026.
Meningkatnya angka indeks ini menggambarkan optimisme para pelaku industri. Pelaku usaha mulai bertindak responsif dengan menambah persediaan bahan baku guna mengantisipasi lonjakan permintaan pasar di akhir tahun.
Daya tarik investasi keuangan domestik turut terjaga. Aliran modal asing terpantau masih rutin masuk membanjiri instrumen pasar keuangan nasional melalui Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Di balik deretan indikator positif tersebut, tantangan berat justru menumpuk di meja Kementerian Keuangan. Pemerintah menghadapi waktu krusial selama dua bulan terakhir untuk menuntaskan sisa target pendapatan dan belanja negara.
Aparat perpajakan dan penerimaan negara wajib mengumpulkan dana sedikitnya Rp600 triliun lebih sepanjang November hingga Desember 2026. Sementara itu, alokasi belanja negara yang menanti untuk dicairkan masih menembus Rp990 triliun.
Fenomena percepatan belanja di akhir tahun anggaran kerap kali memicu potensi pemborosan. Presiden Prabowo meminta skema penyerapan besar-besaran dilakukan tanpa menanggalkan prinsip kehati-hatian.
“Dua bulan terakhir seperti biasa namanya operasi APBN itu kalau di akhir tahun biasanya itu ngegas lebih cepat, lebih besar itu silahkan tetapi harus tetap efisien,” kata Suahasil.
Ia menegaskan bahwa percepatan eksekusi program tidak boleh menabrak aturan tata kelola. Setiap rupiah yang dikucurkan wajib menghasilkan output riil yang terukur sesuai dokumen perencanaan awal.
Presiden menuntut kementerian dan lembaga memperketat pengawasan internal. Percepatan operasional tidak boleh dijadikan dalih pembenaran untuk melakukan belanja ugal-ugalan.
Langkah disiplin fiskal ini menjadi kunci vital penutup tahun. Ketepatan mengeksekusi belanja jumbo di sisa waktu dua bulan bakal menentukan daya tahan ekonomi nasional memasuki tahun berikutnya. *R102
