Lokapalanews.id | Jakarta – Gelombang kritik tata kelola program prioritas mulai dimuntahkan dari dalam lingkaran koalisi pemerintah. Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Ahmad Irawan mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto segera merombak total manajemen Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga sistem dana transfer ke daerah.
Desakan keras tersebut disuarakan Irawan saat mengisi diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10).
Ia menegaskan partai-partai koalisi memikul beban moral yang sama besarnya untuk mengawal jalannya roda pemerintahan. Lemahnya sosialisasi serta simpang siur informasi dinilai berimbas fatal terhadap persepsi publik.
“Tanggung jawab kami sama besarnya dengan Partai Gerindra dan partai-partai koalisi lainnya untuk menyukseskan pemerintahan ini,” ujar Irawan.
Sektor reforma agraria tak luput dari sorotan tajam. Irawan menilai kebijakan pertanahan tidak boleh berhenti sekadar bagi-bagi sertifikat atau legalisasi aset di atas kertas. Pemerintah didorong berani menyelesaikan konflik agraria secara mendasar, menyelaraskan data pertanahan, dan menghapus ego sektoral antarkementerian melalui kebijakan satu data.
Mengenai program MBG, Irawan mengapresiasi keberpihakan anggaran gizi masyarakat. Kendati demikian, celah pengawasan anggaran wajib diperketat dan setiap penyimpangan harus ditindak tegas secara hukum. Ia mengungkap postur anggaran MBG sejauh ini telah dirasionalisasi dari kisaran Rp360 triliun menjadi sekitar Rp240 triliun.
Infrastruktur ekonomi desa turut dihantam kritik. Pemerintah didesak mempercepat operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih agar fungsinya sebagai penyalur barang bersubsidi dan logistik desa segera terealisasi.
Irawan juga menelanjangi ketergantungan kronis keuangan daerah terhadap kas pusat. Rata-rata kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di banyak wilayah dilaporkan masih berkutat di angka minim, yakni sekitar 10 persen dari APBD.
“Kami ingin mendorong agar Koperasi Desa Merah Putih segera beroperasi, supaya publik bisa melihat manfaatnya,” tegas Irawan.
Ia pun memperingatkan para pejabat negara agar menyetop kebiasaan mengumumkan kebijakan setengah matang yang rentan memicu kegaduhan publik. Di luar catatan kritis tersebut, keputusan pemerintah menahan guncangan geopolitik global dengan mempertahankan subsidi serta kompensasi energi dinilai sebagai benteng pertahanan ekonomi rakyat yang patut dipertahankan. *R101
