Lokapalanews.id | Jakarta – Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, menilai pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI sebagai sebuah “kompas” atau penunjuk arah. Namun, menurutnya, pidato itu tak akan berarti jika tak diwujudkan dalam langkah nyata.
Novita mengapresiasi pidato yang memadukan refleksi sejarah, capaian awal, dan arah kebijakan. Tetapi, ia mengingatkan agar semangat pidato tersebut harus benar-benar diimplementasikan, bukan sekadar retorika.
“Pidato Presiden bukan sekadar seremoni, tetapi kompas politik, ekonomi, dan sosial lima tahun ke depan. Kompas itu tidak akan berguna bila tidak ditempuh dengan langkah nyata,” ujar Novita, Senin (18/8).
Novita menyoroti beberapa poin penting yang perlu dikawal dari pidato Prabowo.
Demokrasi dan Nomokrasi
Menurutnya, demokrasi harus berjalan seiring dengan nomokrasi atau negara hukum. Novita mengingatkan bahwa demokrasi tanpa nomokrasi bisa menjadi tirani mayoritas, sementara nomokrasi tanpa demokrasi berisiko otoritarianisme. Ia menekankan pentingnya penguatan kebebasan pers, transparansi anggaran, dan perlindungan hak sipil.
Kedaulatan Ekonomi
Novita juga menyoroti pentingnya kedaulatan ekonomi yang harus sampai ke pelosok desa, tidak hanya menguntungkan kelompok konglomerat. Ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi pemerataan. Ia mencontohkan, pelaku UMKM yang menjadi ujung tombak perekonomian negara, jangan sampai justru tersingkir akibat kebijakan yang mempersulit.
Tambang Ilegal
Terkait penertiban tambang dan sawit ilegal, Novita mendesak agar penegakan hukum tidak berhenti pada wacana. Ia mengingatkan bahwa tambang ilegal bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merusak lingkungan dan ekonomi masyarakat lokal.
Efisiensi Berkeadilan
Novita menilai langkah pemerintah menyelamatkan Rp300 triliun APBN adalah capaian positif. Namun, ia mengingatkan agar prinsip keadilan harus ditempatkan di atas efisiensi. Ia mencontohkan, efisiensi anggaran yang mematikan UMKM melalui pemotongan anggaran operasional pemerintah.
Pendidikan dan SDM
Novita menyambut baik program-program seperti Makan Bergizi Gratis dan Sekolah Rakyat. Namun, ia menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul tidak cukup hanya dengan infrastruktur. Ia menekankan pentingnya pendidikan karakter berbasis Pancasila, literasi digital, dan keterampilan abad ke-21.
Novita menegaskan bahwa rakyat kini semakin kritis dan siap mengoreksi kebijakan pemerintah. “Rakyat mendukung setiap kebijakan yang berpihak pada mereka, tetapi juga siap mengoreksi jika ada yang melenceng,” pungkasnya. *R104
