Lokapalanews.id | Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendesak pemerintah agar memperluas keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam program makan bergizi gratis (MBG). Menurutnya, partisipasi UMKM masih sangat minim, padahal program ini berpotensi besar menggerakkan ekonomi lokal.
“Program MBG adalah program strategis yang harus didukung semua elemen, termasuk UMKM. Namun, masih banyak keluhan dari pelaku UMKM yang merasa belum dilibatkan secara optimal,” kata Chusnunia dalam keterangan tertulisnya.
Nunik, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa pelibatan UMKM tidak hanya mendukung distribusi makanan bergizi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat 2,9 juta pelaku usaha kuliner dan 30.900 UMKM katering yang berpotensi menjadi mitra program ini.
Lebih lanjut, ia menyoroti sejumlah kendala yang dihadapi UMKM, mulai dari permodalan hingga persyaratan teknis seperti standar dapur. Nunik juga mengkritik proses lelang atau bidding yang dinilai kurang transparan dan tidak ramah bagi pelaku usaha kecil.
“Jika kita serius memberdayakan UMKM, pendampingan harus diberikan. Pemerintah perlu membantu mereka agar bisa memenuhi persyaratan sebagai mitra resmi,” tegas Nunik.
Sebagai solusi, politisi Fraksi PKB ini menyarankan pemerintah menyederhanakan syarat legalitas dan teknis, serta menyediakan skema pembiayaan khusus. “Pemerintah harus memberikan dukungan konkret agar UMKM tidak hanya jadi penonton, tapi pelaku utama dalam rantai pasok program MBG,” ujarnya.
Selain itu, ia mendorong UMKM untuk bersatu dalam kelompok atau koperasi. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi tawar dan memungkinkan investasi mikro yang lebih berkelanjutan. *R104
