Lokapalanews.id | Perguruan tinggi swasta sedang menghadapi sebuah paradoks yang tidak bisa lagi diabaikan. Di satu sisi, jumlah kampus dan program studi terus bertambah, tetapi di sisi lain jumlah mahasiswa baru justru cenderung menurun. Pernyataan Ketua APTISI Bali sekaligus Rektor UPMI Bali, seperti diberitakan nusabali.com tentang penurunan mahasiswa baru di sejumlah PTS sesungguhnya bukan sekadar keluhan institusional, melainkan alarm bahwa ekosistem pendidikan tinggi Indonesia sedang mengalami pergeseran besar.
Selama bertahun-tahun, banyak kampus swasta hidup dari asumsi bahwa lulusan SMA/SMK akan secara otomatis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Asumsi itu kini mulai runtuh. Generasi muda semakin rasional dalam menghitung biaya, waktu, dan peluang kerja. Mereka tidak lagi memandang gelar sarjana sebagai satu-satunya tiket menuju masa depan yang lebih baik.
Perubahan tersebut terlihat jelas di Bali. Sebagian lulusan SMA/SMK memilih langsung bekerja di sektor pariwisata yang menawarkan penghasilan lebih cepat. Sebagian lainnya mengikuti pelatihan singkat, sertifikasi profesi, atau program keterampilan yang lebih spesifik. Peluang bekerja di kapal pesiar, hotel internasional, maupun sektor pelayanan luar negeri sering kali dianggap lebih menarik dibanding menghabiskan empat tahun di bangku kuliah tanpa kepastian pekerjaan setelah lulus.
Dalam konteks itu, pesaing perguruan tinggi swasta bukan lagi hanya perguruan tinggi negeri. Pesaing mereka kini jauh lebih beragam, mulai dari lembaga kursus internasional, bootcamp digital, pendidikan vokasi, hingga perusahaan yang bersedia merekrut tenaga kerja tanpa mensyaratkan gelar sarjana. Lanskap pendidikan berubah menjadi pasar kompetensi, bukan sekadar pasar ijazah.
Kritik Prof. Suarta terhadap keberadaan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) juga memiliki landasan yang patut dicermati. Otonomi yang diberikan kepada PTNBH memungkinkan perluasan daya tampung, pembukaan program studi baru, dan penambahan berbagai jalur penerimaan mahasiswa. Dampaknya sederhana tetapi signifikan. Calon mahasiswa yang sebelumnya tidak tertampung di PTN kini tetap memiliki peluang masuk melalui berbagai skema yang tersedia.
Dari sudut pandang persaingan, ruang pasar yang dahulu menjadi sumber utama mahasiswa PTS semakin menyempit. Namun menyalahkan PTNBH sebagai penyebab tunggal juga tidak menyelesaikan persoalan. Sebab masalah yang lebih mendasar justru terletak pada struktur pendidikan tinggi yang mengalami kelebihan pasokan.
Bali menjadi contoh menarik. Banyak perguruan tinggi menawarkan program studi yang hampir identik, seperti Manajemen, Akuntansi, Hukum, Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan Pariwisata. Ketika puluhan kampus menjual produk akademik yang sama kepada kelompok calon mahasiswa yang sama, persaingan tidak lagi bertumpu pada kualitas, melainkan pada perang promosi dan biaya kuliah.
Di sinilah akar persoalan mulai terlihat. Dalam beberapa tahun terakhir, perguruan tinggi baru bermunculan, sejumlah sekolah tinggi naik status menjadi institut atau universitas, sementara pembukaan program studi terus berlangsung. Pertanyaannya bukan apakah kampus baru diperlukan, melainkan apakah pertumbuhan kapasitas tersebut sejalan dengan pertumbuhan jumlah mahasiswa. Jika kapasitas pendidikan meningkat jauh lebih cepat dibanding jumlah calon mahasiswa, maka kelebihan pasokan menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan.
Kondisi semacam itu biasanya akan memicu konsolidasi. Secara nasional, penggabungan perguruan tinggi, penutupan kampus, hingga penghentian program studi sudah mulai terjadi. Dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang, kemungkinan besar fenomena serupa akan semakin banyak terlihat. Kampus yang rentan bukan selalu yang kecil, melainkan yang gagal menemukan identitas dan nilai tambah yang berbeda dari kompetitornya.
Karena itu, masa depan perguruan tinggi swasta tidak lagi dapat bertumpu pada penjualan ijazah. Pertanyaan yang diajukan calon mahasiswa sekarang jauh lebih praktis: setelah lulus, pekerjaan apa yang bisa diperoleh? Kampus yang mampu menunjukkan tingkat serapan lulusan, jaringan industri, program magang, dan peluang kerja internasional akan memiliki daya tarik lebih besar dibanding kampus yang hanya mengandalkan status akreditasi.
Bali sebenarnya memiliki keunggulan yang sulit ditiru daerah lain. Industri pariwisata, ekonomi kreatif, hospitality internasional, manajemen event, hingga pendidikan berbasis budaya merupakan ceruk yang masih terbuka luas. Ditambah lagi, daya tarik Bali bagi mahasiswa dari Nusa Tenggara, Kalimantan, Papua, bahkan luar negeri masih sangat besar. Potensi ini hanya bisa dimanfaatkan jika kampus berani meninggalkan pola lama dan membangun diferensiasi yang jelas.
Yang sedang diuji hari ini bukan sekadar kemampuan kampus mencari mahasiswa baru, melainkan keberanian perguruan tinggi mendefinisikan ulang fungsi mereka di tengah perubahan zaman. Ketika sertifikasi, pelatihan mikro, dan pembelajaran modular semakin diminati, pertanyaan yang perlu dijawab bukan berapa banyak kampus yang masih berdiri, melainkan kampus mana yang benar-benar relevan bagi masa depan generasi muda. *
