Lokapalanews.id | Jakarta – Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mencatat kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai 4,67 persen berdasarkan data terbaru Tourism Satellite Account (TSA) tahun 2023.
Capaian ini menjadi indikator penting dalam mengukur kinerja sektor pariwisata nasional. Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa ketersediaan data yang mutakhir sangat krusial agar kebijakan yang diambil pemerintah dapat lebih akurat dan responsif terhadap dinamika industri saat ini.
Dalam pertemuan daring dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Senin (16/3/2026), Widiyanti menyoroti adanya jeda waktu rilis data TSA yang mencapai dua tahun. Kondisi ini membuat angka kontribusi yang ada saat ini belum sepenuhnya memotret realitas sektor pariwisata pada tahun berjalan.
Sebagai langkah antisipasi, Kemenpar melakukan estimasi mandiri untuk angka kontribusi PDB pariwisata tahun 2025. Dengan menggunakan pendekatan sektor terkait seperti akomodasi, penyediaan makan minum, serta transportasi udara, angka kontribusi untuk tahun 2025 diproyeksikan berada di kisaran 3,97 persen.
Untuk mengatasi hambatan keterlambatan data tersebut, Kemenpar memperkuat kolaborasi strategis dengan BPS. Widiyanti berharap BPS dapat menghadirkan pendekatan statistik alternatif yang memungkinkan pengukuran dilakukan secara lebih terkini (real-time) guna mendukung pengambilan keputusan yang cepat.
Salah satu komponen kunci yang tengah diperkuat adalah pelaksanaan Passenger Exit Survey (PES). Survei ini sangat vital untuk menghitung inbound tourism consumption atau belanja wisatawan mancanegara, termasuk yang menggunakan fasilitas executive lounge di berbagai bandara internasional di Indonesia.
Kemenpar telah berkoordinasi dengan InJourney (Angkasa Pura) dan pengelola lounge seperti IAS Hospitality serta Garuda Executive Lounge. Dukungan dari 13 bandara internasional dan BPS kabupaten/kota diharapkan dapat menyempurnakan mekanisme pendataan wisatawan di lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Selain fokus pada angka PDB, sinergi kedua lembaga ini juga mencakup penyusunan statistik tenaga kerja pariwisata tahun 2025. Rencananya, kesepakatan formal terkait pendataan tenaga kerja ini akan diresmikan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada akhir Maret 2026 mendatang.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memberikan apresiasi atas langkah proaktif Kemenpar dalam melakukan estimasi sementara. Ia menjelaskan bahwa penyusunan TSA memang memiliki kompleksitas tinggi karena harus mengacu pada standar internasional Recommended Methodological Framework (RMF).
Amalia menambahkan bahwa sektor pariwisata kini telah ditetapkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru dalam UU Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045. Pemerintah mematok target ambisius agar rasio PDB pariwisata terus merangkak naik hingga menyentuh angka 8 persen pada tahun 2045.
Sinergi data ini diharapkan mampu memperkuat posisi pariwisata sebagai pilar ekonomi nasional yang tangguh. Dengan data yang lebih akurat, setiap rupiah yang dihasilkan dari pergerakan wisatawan dapat terhitung dengan presisi untuk mendukung pembangunan nasional jangka panjang. *R102
