Lokapalanews.id | Jakarta – Wakil Menteri Pariwisata (Wamenpar) Ni Luh Puspa menegaskan bahwa menjaga ekosistem laut merupakan fondasi utama dalam membangun pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan berdaya saing global. Hal tersebut disampaikan dalam pembukaan forum internasional Bali Ocean Days 2026 yang berlangsung di Jimbaran Convention Center, InterContinental Bali Resort, pada Jumat (30/1/2026).
Ni Luh Puspa menyatakan bahwa arah pariwisata Indonesia kini telah mengalami pergeseran paradigma. Pemerintah tidak lagi sekadar mengejar angka kunjungan wisatawan secara kuantitas, melainkan memastikan adanya kontribusi nyata terhadap perlindungan lingkungan laut serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Fokus ini terutama diarahkan pada 10 Destinasi Prioritas dan 3 Destinasi Regeneratif yang telah ditetapkan pemerintah.
Wamenpar menjelaskan bahwa kerangka regulasi nasional telah mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai upaya menyeimbangkan perlindungan lingkungan, nilai sosial-budaya, serta manfaat ekonomi bagi generasi sekarang dan masa depan. Landasan hukum tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pariwisata, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS), serta Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 9 Tahun 2021. Regulasi ini mengadopsi standar global dari Global Sustainable Tourism Council (GSTC) dan prinsip Pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Salah satu instrumen operasional yang menjadi ujung tombak kebijakan ini adalah Sertifikasi Destinasi Pariwisata Berkelanjutan atau SERTIDEWI. Hingga saat ini, program tersebut telah berhasil mensertifikasi lebih dari 45 desa wisata dan dua destinasi di Indonesia. Ni Luh Puspa menambahkan bahwa pemerintah terus memperkuat implementasi ekonomi biru sebagai strategi pembangunan nasional guna menciptakan lapangan kerja melalui pemanfaatan sumber daya laut secara bertanggung jawab.
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut mencakup lebih dari 70 persen, Indonesia memiliki potensi bahari yang signifikan. Berdasarkan data kementerian, ekonomi bahari Indonesia menyumbang sekitar 5,9 miliar dolar AS pada tahun 2024. Hal ini juga terlihat dari perkembangan desa wisata pesisir, di mana dari 12.000 desa pesisir, terdapat lebih dari 2.000 desa yang telah mengembangkan kegiatan pariwisata bahari hingga akhir tahun 2024.
Namun, Wamenpar juga menggarisbawahi tantangan besar yang dihadapi, khususnya mengenai limbah laut dan sampah di kawasan wisata. Ia menekankan bahwa persoalan sampah tidak bisa diselesaikan secara sektoral. Koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Lingkungan Hidup, terus diperkuat untuk membangun respons yang sistemik. Sejak 2025, agenda bersih-bersih sampah laut telah diintegrasikan dengan edukasi masyarakat dan dukungan terhadap produk daur ulang.
Menindaklanjuti perhatian Presiden terhadap pengelolaan sampah, Ni Luh Puspa menginformasikan bahwa pada Maret 2026, Bali akan menjadi salah satu lokasi dimulainya proyek pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy) yang dikelola oleh Danantara. Langkah ini diharapkan menjadi solusi konkret dalam mengatasi masalah sampah sekaligus mendukung transisi ekonomi hijau.
Dalam hal kualitas pelayanan, Kementerian Pariwisata memperkuat manajemen destinasi berbasis risiko untuk menjamin keselamatan wisatawan dan perlindungan lingkungan. Langkah nyata yang diambil meliputi inisiasi Gerakan Wisata Bersih dan kolaborasi dengan Divers Alert Network untuk standar keselamatan selam. Selain itu, diluncurkan pula Wonderful Indonesia Diving Directory sebagai panduan informasi lokasi penyelaman berbasis konservasi bagi para pemangku kepentingan.
Pemerintah juga memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sertifikasi kompetensi. Upaya ini dilakukan untuk membangun kepercayaan wisatawan internasional terhadap profesionalisme dan standar keselamatan pariwisata Indonesia. Wamenpar menutup penyampaiannya dengan mengapresiasi forum Bali Ocean Days 2026 sebagai ruang kolaborasi lintas negara untuk memberdayakan masyarakat pesisir sebagai penjaga kekayaan bahari bangsa. *R106
