Lokapalanews.id | Saya punya teman. Dulu dia pengusaha batako. Orangnya praktis. Kalau ada cetakan yang miring, ya dihancurkan. Ganti baru. Tidak perlu diskusi. Tidak perlu rapat akademik. Namanya juga semen dan pasir. Mereka tidak punya perasaan. Apalagi pikiran.
Lain lagi kalau urusan kerupuk. Digoreng, mekar. Terlihat gagah dan besar. Tapi coba Anda remas. Prull. Hancur jadi remah-reman. Indah dilihat, tapi mentalnya tipis.
Saya jadi berpikir. Kok ada ya, orang bangun kampus tapi mentalnya seperti pengusaha batako? Atau malah seperti pabrik kerupuk?
Ini terjadi di Bali. Di sebuah kampus, namanya hebat yang bermakna pahlawan dan pengabdian. Sangat ksatria. Harusnya.
Tapi praktiknya? Jauh panggang dari api.
Ada seorang dosen. Inisialnya IMS. Orangnya punya integritas. Dia baru saja didepak. Dipecat lewat SK tanggal 18 Desember 2025. Alasannya? Dia dianggap jadi motor mosi tidak percaya.
Anda tahu mosi tidak percaya? Di dunia kampus, itu instrumen paling sopan. Itu cara paling beradab untuk bilang: “Bos, manajemen kita ini sedang sakit.”
Mosi itu bukan kudeta. Bukan pemberontakan bersenjata. Tidak ada yang bawa parang atau bambu runcing. Mereka hanya bawa kertas. Isinya masukan. Tujuannya satu: supaya kampus sehat.
Anehnya, ada 17 orang dosen dan pegawai yang tanda tangan. Tapi yang dipecat cuma satu. Si IMS tadi. Dia dijadikan kambing hitam tunggal. Seolah-olah 16 orang lainnya itu cuma anak kecil yang gampang diprovokasi.
Ini yang saya sebut aneh.
Saya dulu juga mengelola perusahaan. Kalau anak buah saya protes massal, saya tidak langsung ambil rotan. Saya tidak langsung bikin surat pemecatan.
Langkah pertama saya? Saya cek cermin. Saya tanya pada diri sendiri: “Kenapa orang-orang ini teriak?”
Saya cek manajer saya. Saya cek sistemnya. Kalau orang sampai berteriak, biasanya ada saluran yang mampet. Ada sumbatan komunikasi. Pasti ada ketidakadilan yang sudah sampai ke ubun-ubun.
Di kampus X, ceritanya hampir mirip. Dosen diminta kerja tapi tidak ada briefing. Dukungan manajemen nol besar. Mereka disuruh jalan di kegelapan. Begitu mereka minta lampu – minta kejelasan – malah dianggap pembangkang. Dianggap musuh dalam selimut.
Logika apa ini?
Kampus itu gudangnya ide. Tempatnya orang beradu argumen. Kalau takut dikritik, jangan bangun kampus. Bangun saja gudang semen. Atau ternak bebek. Bebek itu kalau digiring ke mana saja pasti menurut. Tidak akan protes meski digiring ke tempat pemotongan.
Ini sekolah ilmu sosial dan politik. Isinya mengajarkan demokrasi. Mengajarkan hak asasi. Tapi manajemennya malah alergi setengah mati sama demokrasi. Ini namanya “otoritarianisme administratif”.
Pakai SK untuk membungkam mulut. Pakai selembar kertas untuk membunuh karakter orang yang kritis.
Kekuatan kampus itu bukan pada cat gedungnya yang mentereng. Bukan pada spanduk besar di pinggir jalan. Kekuatan kampus itu ada pada nyalinya menjaga kejujuran.
Kalau dosen yang kritis dibuang seperti sampah, lantas mahasiswa belajar apa? Apa kita sedang mencetak sarjana yang hanya bisa bilang “Yes, Sir?” Apa kita ingin meluluskan generasi yang mentalnya hanya “asal bapak senang”?
Kasihan mahasiswa. Kasihan orang tua mereka. Mereka bayar SPP mahal-mahal bukan untuk menonton drama pemecatan. Mereka ingin ilmu. Mereka ingin melihat contoh nyata bagaimana keadilan ditegakkan di rumahnya sendiri.
Ilmu itu seperti tanaman. Dia hanya tumbuh di tanah yang merdeka. Tanah yang bebas dari intimidasi. Dia tidak akan tumbuh di tanah yang penuh ketakutan. Di mana sedikit beda pendapat, palu pemecatan langsung diketok.
Sekarang bola panas ada di Kemdiktisaintek. IMS sedang menguji marwah yayasan di sana.
Ini ujian bagi pengelola kampus. Apakah mereka benar-benar ksatria yang berjiwa besar? Ataukah mereka hanya “penguasa kecil” yang gila hormat?
Ingat satu hal. Kekuasaan yang dipakai untuk menindas kebenaran adalah kekuasaan yang sedang menggali kuburnya sendiri. Marwah itu tidak bisa dipaksakan lewat surat keputusan. Marwah itu lahir dari keberanian mengakui kesalahan dan memperbaiki diri.
Jika gaya kepemimpinannya masih seperti gaya “eksekusi lapangan”, saran saya cuma satu. Ganti saja namanya. Jangan pakai nama pendidikan tinggi. Pakai saja nama “Lembaga Pembenaran Yayasan”. Itu lebih jujur. Lebih pas dengan kenyataan.
Semoga fajar keadilan segera terbit di Bali. Sebelum nalar kritis di kampus itu benar-benar mati suri.
Kita tunggu saja akhirnya. *R101
