Lokapalanews.id | Jakarta – Komisi II DPR RI menyoroti kondisi pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia yang dinilai masih jauh dari harapan dalam menyejahterakan masyarakat. Dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Panitia Kerja Perbatasan Wilayah Negara di Gedung Nusantara II, Senayan, Rabu (21/1/2026), anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, menyampaikan kritik keras terhadap peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
Deddy menilai, skema organisasi BNPP saat ini sangat terbatas dan tidak memiliki kewenangan eksekusi yang kuat. Menurutnya, lembaga tersebut seolah hanya berfungsi sebagai penyelenggara acara atau koordinator tanpa daya tawar anggaran yang mumpuni untuk melakukan pembangunan fisik maupun sosial di garda terdepan Indonesia.
“Kemauan politiknya sudah ada dengan adanya Badan Pengelola Perbatasan. Tetapi kalau dengan skema yang sekarang, Badan Pengelola Perbatasan itu cuma EO (event organizer). Tidak punya kewenangan apa pun, hanya koordinator. Seharusnya, minimal dia jadi integrator,” ujar politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Guna mengatasi hambatan birokrasi, Deddy mendesak pemerintah untuk memperkuat BNPP menjadi lembaga integrator. Salah satu langkah konkret yang diusulkan adalah pembentukan sekretariat bersama yang melibatkan para Sekretaris Jenderal (Sekjen) dari kementerian terkait. Hal ini bertujuan agar program pembangunan di wilayah perbatasan tidak berjalan secara parsial atau sendiri-sendiri oleh masing-masing instansi.
Penyatuan visi dan anggaran ini dianggap krusial mengingat kompleksitas masalah di perbatasan yang mencakup aspek infrastruktur, ekonomi, hingga pelayanan dasar. Tanpa adanya kewenangan eksekusi yang terpusat, pembangunan di wilayah pinggiran dikhawatirkan akan terus tertinggal dibandingkan wilayah pusat.
Lebih lanjut, Deddy memperingatkan bahwa kegagalan negara dalam menghadirkan kesejahteraan di perbatasan dapat memicu gejolak sosial yang mengancam kedaulatan. Ia memaparkan data mengenai tingginya harga kebutuhan pokok di pedalaman, seperti harga semen yang mencapai Rp800.000 per sak dan bahan bakar solar yang menyentuh angka Rp80.000 per liter.
Selain masalah logistik, minimnya kehadiran tenaga medis dan pendidik juga menjadi perhatian serius. Deddy menekankan bahwa absennya layanan dasar dan rendahnya kesejahteraan ekonomi menciptakan celah bagi terjadinya tindak kriminal lintas negara.
“Sekarang perbatasan kita itu jadi pintu masuk, bahkan pintu keluar TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang berujung banyak mati warga kita di luar. Ini apa enggak diurus sama negara? Ini urusan penting, soal wibawa negara,” tegas Deddy.
Ia mengingatkan pemerintah agar tidak meremehkan rasa ketidakadilan yang dirasakan warga perbatasan. Menurutnya, jika masyarakat di wilayah tersebut merasa tidak dipedulikan oleh negara, maka komitmen mereka dalam menjaga perbatasan bisa luntur.
“Saya enggak kebayang kalau orang-orang di perbatasan marah. Patok pun bisa geser,” tambahnya sebagai peringatan atas urgensi pengamanan wilayah melalui pendekatan kesejahteraan.
Kritik ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat untuk segera mereformasi struktur dan kewenangan BNPP. DPR menegaskan bahwa wilayah perbatasan adalah wajah negara yang mencerminkan martabat bangsa di mata dunia internasional. Oleh karena itu, kehadiran negara secara nyata melalui kestabilan harga, ketersediaan layanan kesehatan, dan perlindungan hukum bagi warga perbatasan menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditunda. *R101
