Lokapalanews.id | Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan klarifikasi terkait kabar penarikan produk udang beku asal Indonesia oleh Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat yang ramai diperbincangkan publik. Pemerintah menegaskan bahwa informasi tersebut bukan merupakan temuan baru, melainkan residu dari kasus lama yang melibatkan satu perusahaan eksportir.
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), Ishartini, menyatakan hingga saat ini otoritas Amerika Serikat belum mengirimkan notifikasi resmi mengenai adanya kasus baru. Menurutnya, FDA dan Badan Mutu KKP memiliki protokol komunikasi resmi melalui kanal khusus jika ditemukan pelanggaran mutu.
“Sampai detik ini kami belum terima notifikasi apapun apalagi kasus baru,” kata Ishartini dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat, 26 Desember 2025.
Residu Kasus PT BMS Cikande
Penelusuran internal menunjukkan bahwa berita yang viral di media sosial dan massa tersebut berkaitan dengan penarikan produk dari PT BMS Cikande. Ishartini menjelaskan proses retur atau pengembalian produk tersebut memakan waktu lama karena volume barang yang sangat besar, mencapai ribuan ton.
Setelah berkoordinasi dengan Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I), KKP memastikan bahwa produk yang kini dipermasalahkan adalah sisa-sisa dari kasus lama yang proses administrasinya baru rampung atau sedang berjalan di lapangan.
Ekspor Tetap Berlanjut
Di tengah isu tersebut, data ekspor menunjukkan tren positif. Per 22 Desember 2025, tercatat sebanyak 954 kontainer udang dengan volume 20.454 ton telah diberangkatkan menuju Amerika Serikat. Nilai ekspor tersebut mencapai Rp 3,6 triliun atau setara USD 215 juta.
Seluruh pengiriman terbaru ini telah mengantongi Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SMKHP) Bebas Cesium-137. Sertifikat ini menjadi syarat mutlak setelah diberlakukannya aturan Import Alert #99-52 oleh FDA.
Sebelum aturan tersebut berlaku ketat pada 13 Oktober 2025, sebanyak 1.063 unit kontainer senilai lebih dari Rp 1 triliun telah lebih dulu dikirimkan tanpa sertifikat Cesium-137. Meski demikian, ribuan kontainer tersebut tetap diizinkan masuk melalui prosedur pemeriksaan ketat atau alternative import admissibility and screening procedures.
“Dari 1.063 unit kontainer yang sudah berada di perjalanan saat aturan dirilis, sekitar 474 kontainer atau 44,51 persen sudah dinyatakan bebas dan masuk ke pasar AS. Sisanya masih dalam proses pemeriksaan laboratorium oleh FDA,” ujar Ishartini.
Kejar Fasilitas Uji Radionuklida
Menanggapi tantangan ekspor terkait isu radioaktif, pemerintah menargetkan penyelesaian peningkatan fasilitas laboratorium penguji radionuklida di Cipayung, Jakarta Timur, pada akhir tahun 2025. Fasilitas milik Balai Uji Standar Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (BUSPM) ini ditingkatkan kapasitasnya agar memenuhi standar akreditasi internasional.
Peralatan detektor semi-konduktor untuk spektrometri gamma telah tiba di laboratorium tersebut pada Rabu, 24 Desember 2025. Teknologi ini diklaim memiliki resolusi energi tinggi yang mampu mendeteksi unsur radioaktif seperti Cesium-137 (Cs-137), Cobalt-60 (Co-60), hingga Kalium-40 (K-40) secara akurat sesuai standar FDA.
Dalam pengoperasiannya, KKP bekerja sama dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) sebagai otoritas pengawasan dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai otoritas ilmiah.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa penjaminan mutu (quality assurance) adalah prioritas utama. Hal ini dilakukan bukan hanya untuk memenuhi regulasi perdagangan internasional, tetapi untuk memastikan keamanan pangan bagi konsumen global. Langkah ini diharapkan dapat memulihkan sepenuhnya kepercayaan pasar Amerika terhadap komoditas udang nasional yang seringkali terhambat oleh masalah sistemik di masa lalu. *R102
