Lokapalanews.id | Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Enik Ermawati, menemukan sejumlah catatan krusial terkait aspek keamanan dan kenyamanan di destinasi wisata Banten menjelang puncak libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Dalam tinjauan lapangan di Pantai Pasir Putih Carita dan Tanjung Lesung Beach Hotel, Pandeglang, Rabu (24/12/2025), Ni Luh menyoroti masih minimnya papan petunjuk jalur evakuasi serta potensi gangguan pungutan liar (pungli) yang kerap menghantui pelancong.
Pemeriksaan ini bertujuan memastikan standar fasilitas publik, mulai dari kebersihan toilet hingga kesiagaan pos kesehatan, terpenuhi sebelum lonjakan wisatawan terjadi. Meski fasilitas dasar dinilai telah siap, Ni Luh menegaskan bahwa manajemen krisis tidak boleh diabaikan. Ia mendesak para pengelola kawasan untuk segera melengkapi sarana mitigasi risiko sebagai langkah preventif menghadapi situasi darurat.
“Papan petunjuk jalur evakuasi perlu ditambahkan agar wisatawan tidak kebingungan jika terjadi situasi darurat,” ujar Ni Luh saat meninjau pesisir Pandeglang.
Aspek keamanan finansial wisatawan menjadi poin positif yang ditemukan di Pantai Pasir Putih Carita. Pengelola setempat telah mengintegrasikan asuransi jiwa Jasa Raharja ke dalam tiket masuk seharga Rp10.000. Langkah ini dianggap sebagai standar minimum untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap keamanan berwisata di kawasan pesisir yang memiliki histori kebencanaan.
Namun, jaminan asuransi saja tidak cukup. Masalah klasik di Banten, yakni praktik pungutan liar, kembali menjadi atensi serius pemerintah pusat. Kementerian Pariwisata telah menerbitkan surat edaran menteri yang menginstruksikan pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan di lapangan. Ni Luh menegaskan bahwa kenyamanan wisatawan adalah taruhan utama bagi citra pariwisata daerah.
Dampak dari pengawasan yang lemah tidak hanya merugikan kantong wisatawan, tetapi juga dapat menciptakan citra buruk yang menetap (stigma). Tanpa pengawasan ketat terhadap oknum penyedia jasa atau pihak luar yang melakukan pungli, potensi perputaran ekonomi dari sektor pariwisata selama libur akhir tahun tidak akan optimal bagi pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Selain isu keamanan dan pungli, distribusi kerumunan menjadi tantangan struktural. Kemenpar mengimbau masyarakat untuk melakukan diversifikasi tujuan wisata dan tidak hanya menumpuk di satu titik populer. Kepadatan berlebih (overcrowding) dinilai menjadi pemicu utama menurunnya kualitas layanan dan meningkatnya risiko kecelakaan di area wisata.
Dalam kunjungan tersebut, Ni Luh didampingi oleh Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis Fadjar Hutomo serta Asisten Deputi Pengembangan Amenitas dan Aksesibilitas Pariwisata Wilayah I, Bambang Cahyo Murdoko. Koordinasi lintas sektoral ini diharapkan mampu menutup celah kegagalan sistem manajemen di lapangan yang sering kali muncul akibat kurangnya persiapan teknis di tingkat pengelola destinasi.
Kesiapan Banten kini bergantung pada respons cepat pemerintah daerah dalam menindaklanjuti temuan terkait jalur evakuasi dan pengawasan tarif di lapangan sebelum pekan depan dimulai. *R103
