Lokapalanews.id | Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan tantangan besar dalam pemenuhan hunian nasional, dengan data menunjukkan sekitar 29 juta warga Indonesia belum memiliki rumah. Hal tersebut ditegaskan Presiden saat menghadiri Akad Massal 50.030 Unit KPR Sejahtera FLPP di Kota Serang, Banten, Sabtu, 20 Desember 2025.
Kepala Negara menginstruksikan jajaran kementerian untuk bekerja ekstra keras mencari solusi konkret guna menekan angka backlog perumahan. Prabowo mengakui bahwa meski Indonesia merupakan negara kaya, kendala utama sering kali terletak pada kurangnya kecakapan dalam mengelola kekayaan tersebut secara optimal.
“Kalau ada kehendak pasti ada jalan. Sekarang kekayaan negara harus kita kelola dengan baik,” ujar Presiden. Ia menekankan bahwa sinergi lintas kementerian menjadi kunci untuk mewujudkan target penyediaan hunian bagi rakyat.
Integritas Aparat dan Pemberantasan Korupsi
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menegaskan bahwa distribusi kesejahteraan hanya bisa tercapai jika pemerintah memiliki aparat yang bersih dan berintegritas. Ia berkomitmen penuh untuk membersihkan institusi negara dari praktik korupsi agar hasil pembangunan benar-benar sampai ke tangan rakyat, terutama bagi “wong cilik” seperti petani dan nelayan yang menjadi pilar perjuangan bangsa.
“Pemerintah tidak bisa mengizinkan institusi-institusinya korup. Saya bertekad membersihkan aparat karena mereka yang memberi pelayanan kepada rakyat,” tegasnya. Menurut Presiden, penegakan hukum dan transparansi adalah syarat mutlak agar kekayaan negara tidak bocor dan dapat dialokasikan untuk program strategis seperti perumahan rakyat. *R103
