Lokapalanews.id | Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak akan tercapai tanpa pembenahan menyeluruh terhadap iklim investasi nasional. Menkeu menyoroti lemahnya daya saing Indonesia dibandingkan negara kawasan lain, seperti Vietnam, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Hal ini tercermin dari keputusan Nvidia memilih Johor, Malaysia, sebagai lokasi investasi, ketimbang Indonesia.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah membentuk Task Force Debottlenecking (Satuan Tugas Debottlenecking) yang bertujuan menyelesaikan hambatan investasi yang menghambat aktivitas perekonomian. Kelompok kerja ini disiapkan sebagai kanal resmi bagi pelaku usaha untuk melaporkan kendala nyata di lapangan. Masalah tersebut kemudian akan diselesaikan melalui sidang debottlenecking secara berkala.
“Di situ, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para pelaku bisnis, kalau ada hambatan di bisnis Anda, Anda bisa lapor dan kami akan sidangkan,” ungkap Menkeu dalam Pembukaan Rapimnas Kadin 2025 di Jakarta, Senin (1/12). Menkeu bahkan mengalokasikan waktu satu hari penuh untuk memimpin sidang tersebut.
Menkeu yakin pendekatan berbasis pengalaman lapangan akan mempercepat perbaikan ekosistem investasi. Keyakinan ini didasari pengalaman penyelesaian 193 kasus debottlenecking senilai Rp894 triliun pada periode 2016–2019. Melalui mekanisme baru ini, reformasi regulasi akan disusun berdasarkan realitas lapangan.
“Ke depan, kita akan perbaiki itu, sehingga nanti iklim bisnis akan kita perbaiki secara bertahap langsung dari lapangan, nanti dari situ kita betulin peraturannya. Bukan dari peraturan ke lapangan,” jelasnya.
Selain reformasi birokrasi, pemerintah juga menekankan pengetatan border terhadap barang bekas ilegal impor. Langkah ini diarahkan untuk memberi ruang tumbuh bagi industri lokal.
Kombinasi dari penguatan permintaan domestik, kolaborasi fiskal-moneter, dan perbaikan iklim investasi disebut sebagai prasyarat bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan 6% mulai tahun depan, dan bergerak menuju target 8% dalam 4–5 tahun ke depan. *R101
