Lokapalanews.id | Jakarta – Pemerintah terus memperkokoh peran sektor keuangan dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Hingga akhir Maret 2026, fungsi intermediasi perbankan Indonesia dilaporkan tetap solid dengan pertumbuhan kredit nasional mencapai 10,42 persen (yoy), yang menunjukkan optimisme tinggi dalam mendukung aktivitas ekonomi riil.
Pertumbuhan kredit ini didominasi oleh performa segmen korporasi yang tumbuh sebesar 14,29 persen, diikuti kredit konsumer 13,97 persen, dan kredit komersial 11,11 persen. Meski segmen UMKM secara umum mengalami kontraksi terbatas sebesar 3,57 persen akibat dinamika global, pemerintah berhasil menjaga keberlanjutan sektor ini melalui penguatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen utama.
Hingga Triwulan I 2026, KUR mencatatkan stabilitas dengan pertumbuhan positif 0,21 persen (yoy) dan total baki debet menyentuh angka Rp522 triliun. Capaian ini menegaskan posisi KUR sebagai jangkar pembiayaan bagi pelaku usaha mikro di tengah tren peningkatan rasio kredit bermasalah (NPL) pada segmen UMKM secara keseluruhan yang mencapai 4,55 persen.
Kualitas pembiayaan KUR sendiri masih terjaga di level yang aman, dengan NPL sebesar 2,16 persen per Januari 2026. Keberhasilan ini tidak lepas dari skema penjaminan yang kuat, di mana cakupan penjaminan mampu mencapai 70 persen dari portofolio KUR. Sistem ini terbukti efektif dalam memitigasi risiko sekaligus mendorong lembaga keuangan untuk tetap ekspansif dalam menyalurkan modal kepada UMKM.
Sebagai langkah responsif, pemerintah juga meluncurkan kebijakan KUR Pascabencana melalui Permenko Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026. Kebijakan ini menyasar debitur di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan memberikan relaksasi berupa perpanjangan tenor serta subsidi bunga tambahan, sehingga suku bunga efektif menjadi nol persen pada tahun 2026.
Implementasi kebijakan khusus tersebut telah menjangkau lebih dari 93 ribu debitur dengan total penyaluran dana sebesar Rp6,04 triliun. Langkah ini merupakan komitmen nyata pemerintah untuk memastikan pemulihan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana tetap berjalan stabil tanpa terbebani kewajiban finansial yang berat.
Ke depan, pemerintah akan mensinergikan KUR dengan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program pembangunan tiga juta rumah. Sektor produktif dan padat karya akan menjadi sasaran utama guna menciptakan lapangan kerja baru serta menjaga daya beli masyarakat secara luas.
Dengan integrasi kebijakan antara sektor keuangan dan belanja pemerintah, UMKM diharapkan terus menjadi fondasi ekonomi nasional yang tangguh. Pemerintah optimis bahwa kombinasi antara akses pembiayaan yang mudah dan perlindungan risiko yang prudent akan mempercepat terciptanya ekonomi inklusif di seluruh penjuru tanah air. *R102
