Lokapalanews.id | Jakarta – Pemerintah menegaskan urgensi penguatan tata kelola kecerdasan artifisial (AI) guna memitigasi risiko disinformasi dan ancaman keamanan siber yang muncul akibat pesatnya perkembangan teknologi digital serta penggunaan data secara eksponensial di Indonesia.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menyatakan bahwa lonjakan adopsi teknologi AI saat ini telah melampaui kesiapan regulasi yang ada. Hal tersebut disampaikan Nezar saat memberikan pidato kunci dalam acara Leadership Awareness Forum Data & AI Governance yang berlangsung di Jakarta Selatan, Rabu (8/4/2026). Ia menekankan bahwa transformasi digital bukan lagi sekadar wacana masa depan, melainkan realitas harian yang harus dihadapi dengan kesiapan infrastruktur hukum dan etika.
Perkembangan AI generatif yang masif membawa tantangan baru bagi masyarakat dan pemerintah, terutama dalam menjaga integritas informasi. Nezar menyoroti fenomena realitas sintetis (synthetic reality), di mana pembedaan antara konten buatan manusia dan mesin menjadi semakin sulit. Hal ini memicu kekhawatiran mendalam terhadap munculnya bias informasi serta penyebaran misinformasi di ruang publik yang dapat mengganggu stabilitas sosial.
Mitigasi terhadap dampak negatif AI menjadi prioritas utama kementerian. Nezar menegaskan bahwa produk-produk berbasis kecerdasan artifisial harus tetap berada dalam kendali manusia, terutama pada aspek pengambilan keputusan yang krusial. Pemerintah memosisikan teknologi ini sebagai instrumen pemberdayaan (empowerment tool), bukan sebagai pengganti peran manusia secara utuh dalam ekosistem kerja maupun sosial.
Keamanan siber turut menjadi sorotan tajam dalam forum tersebut seiring meningkatnya konektivitas digital nasional. Nezar mengingatkan bahwa tidak ada tempat yang benar-benar aman dalam ruang siber jika pengembangan platform digital tidak disertai dengan perhitungan keamanan yang matang sejak awal. Semakin tinggi tingkat keterhubungan suatu sistem, maka semakin besar pula kerentanan terhadap serangan siber yang dapat mengancam kedaulatan data.
Kendati memiliki risiko, pemerintah tetap optimistis bahwa kecerdasan artifisial merupakan motor penggerak utama ekonomi digital Indonesia. Potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan dari sektor ini menuntut adanya payung hukum yang jelas. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengakselerasi penyusunan sejumlah instrumen kebijakan strategis untuk memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri dan pengguna.
Saat ini, pemerintah sedang merampungkan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan AI Nasional serta panduan etika tata kelola AI. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap inovasi yang lahir dari teknologi tersebut berjalan di atas koridor yang aman dan bertanggung jawab. Regulasi ini diharapkan dapat menjadi kompas bagi pengembangan teknologi masa depan yang tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan hukum yang berlaku.
Selain aspek regulasi, pemerintah mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengambil peran sebagai pelopor dalam penerapan AI yang bertanggung jawab. BUMN diharapkan menjadi katalisator dalam inovasi, pengembangan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kedaulatan data nasional. Melalui kolaborasi lintas sektor ini, pemanfaatan kecerdasan artifisial diproyeksikan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat luas sembari meminimalkan risiko keamanan dan sosial yang mungkin timbul. *R107
