Lokapalanews.id | Palembang – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tetap stabil dan tidak akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat. Kepastian ini diberikan meskipun harga minyak mentah dunia sedang mengalami fluktuasi tajam akibat dinamika geopolitik global yang kian memanas di berbagai kawasan produsen energi.
Sugeng menegaskan bahwa kebijakan untuk menjaga harga energi tetap terjangkau merupakan prioritas utama pemerintah dan parlemen demi melindungi daya beli masyarakat. Berdasarkan keterangan resmi yang dihimpun Komisi XII dari jajaran pemerintah, perhitungan fiskal saat ini menunjukkan bahwa anggaran subsidi energi masih berada pada posisi yang mencukupi untuk menahan guncangan harga di pasar internasional.
Saat ini, pergerakan harga minyak mentah dunia terpantau berada pada angka 87 dolar AS per barel untuk jenis Brent, sementara jenis West Texas Intermediate (WTI) berada di kisaran 83 dolar AS per barel. Meski angka ini menunjukkan tren penguatan, Sugeng menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan skenario mitigasi untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri tanpa mengganggu kesehatan APBN.
“BBM subsidi dipastikan tidak naik. Pemerintah telah melakukan berbagai perhitungan dan anggaran yang ada masih mencukupi. Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan melalui refocusing atau realokasi anggaran tanpa harus menaikkan harga BBM subsidi,” ujar Sugeng saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR ke Integrated Terminal Pertamina Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (11/3/2026).
Politisi dari Fraksi Partai NasDem tersebut merinci bahwa jaminan tidak adanya kenaikan harga berlaku untuk jenis BBM tertentu (JBT) seperti Solar subsidi, serta minyak tanah di wilayah yang telah ditentukan. Selain itu, subsidi untuk LPG tabung 3 kilogram juga dipastikan tetap berjalan sesuai skema yang ada. Sementara untuk jenis bahan bakar nonsubsidi, harga akan tetap mengikuti mekanisme pasar yang dinamis.
DPR memandang stabilitas harga energi merupakan kunci utama dalam mengendalikan inflasi nasional. Kenaikan harga BBM, khususnya jenis subsidi, memiliki efek domino yang sangat luas terhadap harga barang pokok dan jasa transportasi. Jika tidak diintervensi, gejolak harga energi dikhawatirkan akan memicu munculnya angka kemiskinan baru di tengah upaya pemulihan ekonomi masyarakat.
Menyoroti sisi geopolitik, Sugeng menjelaskan bahwa ketegangan di kawasan Timur Tengah saat ini menjadi faktor risiko paling signifikan terhadap stabilitas energi dunia. Sebagai jalur perdagangan vital, Selat Hormuz dilalui oleh sekitar 20 persen lalu lintas migas global. Konflik sekecil apa pun di wilayah tersebut dipastikan akan berdampak pada hambatan pasokan dan lonjakan harga di pasar global.
Namun, Indonesia dinilai memiliki ketahanan yang cukup solid menghadapi risiko tersebut. Strategi diversifikasi sumber impor minyak mentah menjadi alasan utama mengapa posisi Indonesia relatif aman. Saat ini, pasokan minyak mentah nasional diperoleh dari berbagai negara mitra seperti Aljazair, Angola, hingga Amerika Serikat. Dengan tidak bergantung pada satu sumber tunggal, risiko gangguan pasokan akibat konflik regional dapat diminimalisir.
“Indonesia dinilai memiliki posisi yang relatif aman karena tidak bergantung pada satu sumber impor minyak. Pasokan minyak mentah diperoleh dari berbagai negara, sehingga risiko gangguan pasokan dapat diminimalkan melalui diversifikasi sumber impor,” jelas Legislator dari Dapil Jawa Tengah VIII tersebut.
Selain strategi diversifikasi, penguatan kas negara juga terbantu oleh kenaikan harga sejumlah komoditas ekspor andalan Indonesia. Di tengah tekanan harga energi, komoditas seperti batu bara, nikel, tembaga, hingga Crude Palm Oil (CPO) justru mengalami peningkatan harga di pasar internasional. Tren positif ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Salah satu lonjakan paling mencolok terjadi pada komoditas timah, yang harganya kini menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah yakni sekitar 60 ribu dolar AS per ton. Kenaikan harga komoditas-komoditas ini diharapkan menjadi penyeimbang atau natural hedge bagi APBN ketika biaya impor energi membengkak akibat fluktuasi harga minyak dunia.
Sugeng optimis bahwa melalui konsolidasi antara penerimaan dari komoditas ekspor dan efisiensi anggaran, dampak harga energi global terhadap beban fiskal negara masih dapat dikendalikan dengan baik. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu mengambil langkah ekstrem yang membebani rakyat kecil melalui kenaikan harga energi primer.
“Ketika harga energi naik, di sisi lain harga komoditas ekspor kita juga meningkat. Jika semuanya dikonsolidasikan, mudah-mudahan dampaknya terhadap APBN masih bisa dikendalikan,” tandas Sugeng mengakhiri keterangannya. *R103
