Lokapalanews.id | Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, memperingatkan pemerintah untuk segera melakukan langkah mitigasi strategis guna menjaga ketahanan pangan nasional di tengah eskalasi konflik geopolitik antara Iran dan Israel. Berbicara di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/3/2026), Johan menekankan bahwa keterlibatan Amerika Serikat dalam ketegangan di Timur Tengah tersebut berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia yang secara linier akan mengganggu struktur biaya produksi dan distribusi pangan di dalam negeri.
Situasi geopolitik yang kian memanas ini dinilai bukan sekadar isu politik luar negeri, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi rumah tangga di Indonesia. Menurut Johan, kenaikan harga minyak mentah di pasar global merupakan variabel yang paling krusial untuk dicermati karena dampaknya merembet ke berbagai sektor hulu hingga hilir. Pemerintah diminta tidak meremehkan transmisi dampak dari kenaikan biaya energi terhadap indeks harga pangan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sedang berupaya menjaga momentum pemulihan.
Ketegangan di Timur Tengah tersebut perlu diseriusi untuk diamati oleh pemerintah karena berdampak langsung kepada harga minyak dunia. Kenaikan harga minyak ini dipastikan akan berpengaruh signifikan terhadap biaya distribusi logistik dan biaya produksi pangan nasional. Tanpa adanya langkah antisipasi yang terukur, beban biaya tersebut pada akhirnya akan dibebankan kepada konsumen akhir, yakni masyarakat luas, dalam bentuk kenaikan harga komoditas pokok di pasar-pasar tradisional maupun modern.
Johan menyoroti adanya paradoks antara klaim ketersediaan stok pangan dengan realitas harga di lapangan. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa stok pangan selama masa Ramadan tahun ini mencukupi, tantangan utamanya bukan lagi sekadar ketersediaan barang (supply), melainkan kelancaran distribusi dan efektivitas pengendalian harga. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa lonjakan harga sering kali tetap terjadi akibat distribusi yang tidak merata ke seluruh pelosok tanah air.
Masalah distribusi ini akan semakin terakselerasi jika biaya logistik membengkak akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kondisi tersebut berpotensi memperburuk disparitas harga antarwilayah di Indonesia, di mana daerah-daerah terpencil akan menanggung harga pangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan daerah pusat produksi. Oleh karena itu, Johan mendesak pemerintah untuk bersikap proaktif dan tidak sekadar reaktif dalam menghadapi fluktuasi harga global yang terjadi secara mendadak.
Lebih lanjut, legislator dari Fraksi PKS ini memberikan catatan kritis mengenai ketergantungan Indonesia terhadap komoditas pangan impor. Konflik Iran-Israel ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pengambil kebijakan untuk kembali fokus pada penguatan produksi pangan dalam negeri. Ketergantungan pada pasar global membuat ketahanan pangan nasional menjadi rentan terhadap guncangan eksternal yang berada di luar kendali domestik. Menurutnya, kedaulatan pangan harus diletakkan sebagai bagian integral dari tatanan ketahanan nasional yang kokoh.
Kebijakan kedaulatan pangan tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus diimplementasikan melalui dukungan nyata bagi para petani lokal agar mampu meningkatkan produktivitas. Peningkatan biaya produksi akibat faktor energi harus mampu diredam oleh intervensi pemerintah agar margin keuntungan petani tetap terjaga namun harga di tingkat konsumen tetap terjangkau. Hal ini memerlukan koordinasi lintas sektoral yang kuat antara kementerian terkait, mulai dari sektor energi, perhubungan, hingga pertanian dan perdagangan.
Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal dan mendorong pemerintah agar segera menyusun skema proteksi pangan nasional. Johan menegaskan bahwa gejolak global yang terjadi saat ini tidak boleh berujung pada tekanan ekonomi yang berat bagi petani maupun konsumen. Langkah antisipatif yang cepat dan tepat diharapkan mampu membentengi stabilitas pangan dari efek domino konflik Timur Tengah yang masih sulit diprediksi kapan akan mereda.
Optimalisasi jalur distribusi nasional dan penyediaan cadangan pangan pemerintah (CPP) yang kuat di tiap daerah menjadi kunci utama dalam memutus rantai dampak kenaikan biaya logistik. Dengan penguatan di sektor hulu dan perbaikan di sektor distribusi, Indonesia diharapkan tetap mampu menjaga stabilitas harga pangan meskipun kondisi geopolitik dunia sedang berada dalam ketidakpastian tinggi. *R101
