Lokapalanews.id | Gresik – Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk segera melakukan relaksasi kebijakan pada sektor industri makanan dan minuman (mamin) guna merespons ketidakpastian situasi geopolitik global. Langkah ini dinilai krusial mengingat industri mamin merupakan pilar utama ekspor nonmigas Indonesia yang kini mulai terancam oleh eskalasi konflik internasional antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, menyatakan bahwa kontraksi geopolitik yang terjadi saat ini berpotensi mengganggu stabilitas produksi dalam negeri. Menurutnya, industri mamin memerlukan fleksibilitas kebijakan agar tetap mampu bersaing di pasar global, terutama saat menghadapi tantangan rantai pasok yang kian pelik.
Pentingnya sektor ini terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) periode Januari-September 2025. Tercatat, kontribusi ekspor nonmigas Indonesia ke tiga negara tujuan utama, yakni Tiongkok, Amerika Serikat, dan India, mencapai angka signifikan sebesar 41,81 persen. Gangguan pada stabilitas global dikhawatirkan akan menggerus angka pencapaian tersebut jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.
Dalam kunjungan kerja ke PT GarudaFood Putra-Putri Jaya di Gresik, Jawa Timur, Kamis (5/3/2026), Erna menjelaskan bahwa efek perang di Timur Tengah akan memicu kenaikan biaya produksi secara berantai. Hal ini disebabkan oleh harga bahan baku yang fluktuatif serta hambatan distribusi pada rantai pasok global dari negara asal impor menuju industri domestik.
Politisi dari Fraksi Partai NasDem tersebut menekankan bahwa pemerintah harus memberikan ruang gerak lebih luas bagi pelaku usaha melalui kebijakan yang lebih fleksibel, terutama terkait kemudahan akses pasokan bahan baku. Selain intervensi regulasi, DPR juga mendorong para pelaku industri untuk mulai melakukan langkah-langkah mandiri guna menekan efisiensi.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah mendorong pelaku usaha melakukan diversifikasi produk, baik dari sisi inovasi desain maupun pengembangan varian baru. Langkah ini dipandang sebagai strategi jitu untuk mengatasi tingginya biaya produksi sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Kunjungan kerja ini juga menjadi ajang bagi Komisi VII untuk menginventarisasi serta mengidentifikasi berbagai tantangan nyata yang dihadapi pelaku industri mamin di lapangan. Masukan dari para pelaku usaha akan menjadi bahan evaluasi bagi DPR untuk merumuskan rekomendasi kebijakan kepada kementerian dan lembaga terkait.
Dalam kesempatan tersebut, hadir pula perwakilan dari delapan mitra kementerian dan lembaga untuk mendengarkan langsung aspirasi industri. Sinergi antara legislatif, eksekutif, dan pelaku usaha diharapkan dapat melahirkan solusi konkret agar sektor manufaktur, khususnya mamin, tidak tumbang akibat guncangan eksternal.
Sejumlah Anggota Komisi VII DPR RI dari berbagai fraksi turut hadir mendampingi, di antaranya Maria Lestari dan Nila Yani Hardiyanti (Fraksi PDI-P), Bambang Haryo Soekartono dan Jamal Mirdad (Fraksi Partai Gerindra), Mohammad Toha (Fraksi PKB), Alifudin (Fraksi PKS), serta Dina Lorenza Audria (Fraksi Partai Demokrat).
Kehadiran lintas fraksi ini menunjukkan adanya kesepahaman di parlemen mengenai urgensi perlindungan industri dalam negeri. DPR berkomitmen untuk terus mengawal agar relaksasi kebijakan yang diusulkan dapat segera diimplementasikan oleh Pemerintah demi menjaga keberlangsungan lapangan kerja dan devisa negara dari sektor ekspor mamin.
Kondisi geopolitik yang dinamis menuntut respon cepat dari pengambil kebijakan. Dengan adanya relaksasi dan fleksibilitas, industri makanan dan minuman Indonesia diharapkan mampu bertahan dari fluktuasi harga bahan baku global dan tetap menjadi motor penggerak ekonomi nasional di tengah situasi dunia yang sedang memanas. *R102
