Lokapalanews.id | Jakarta – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo memberikan instruksi strategis kepada lima perwira yang akan bertugas sebagai Atase Kepolisian (Atpol) dan Staf Teknis Polri di luar negeri. Dalam pembekalan tersebut, Wakapolri menekankan pentingnya penguatan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai prioritas utama penugasan internasional.
Pesan tersebut disampaikan melalui penyerahan buku berjudul “Strategi Polri dalam Pemberantasan TPPO: Perlindungan Perempuan dan Anak di Era Digital” dalam kegiatan pembekalan yang berlangsung di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (23/1/2026). Buku yang disusun oleh Wakapolri bersama Komjen Pol (Purn) I Ketut Suardana dan Dirtipid PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Dr Nurul Azizah ini, diproyeksikan menjadi panduan teknis bagi personel di lapangan.
Lima personel yang akan diberangkatkan pada tahun anggaran 2026 tersebut meliputi Kombes Pol Sofyan Arief yang akan bertugas di Berlin, Jerman; Kombes Pol M. Sandhi Satyatama di Ankara, Turki; dan Kombes Pol I Nengah Adi Putra di Manila, Filipina. Sementara itu, untuk jabatan Staf Teknis Polri, AKBP Taufik Noor Isya ditempatkan di Kuala Lumpur, Malaysia, dan AKP Louis Stefanus Gregory Kaunang di Kuching, Malaysia.
Wakapolri menegaskan bahwa TPPA dan PPO merupakan kategori kejahatan kemanusiaan lintas negara (transnational crime) yang kini semakin kompleks akibat pemanfaatan teknologi digital. Perempuan dan anak, menurutnya, tetap menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban eksploitasi dalam jaringan tersebut.
“Melalui buku ini, saya menitipkan pesan penting agar pemberantasan TPPA dan PPO menjadi prioritas utama dalam setiap penugasan. Ini adalah amanah kemanusiaan sekaligus tanggung jawab moral dan institusional Polri,” ujar Komjen Pol Dedi Prasetyo.
Selain tugas penegakan hukum, para atase dan staf teknis diharapkan mampu menjalankan fungsi diplomasi kepolisian. Mereka diinstruksikan untuk memperkuat kerja sama internasional serta menjadi jembatan komunikasi yang efektif bagi diaspora Indonesia di negara masing-masing. Hal ini dianggap krusial untuk melakukan pencegahan dini dan perlindungan terhadap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.
Wakapolri juga mengingatkan bahwa para personel tersebut membawa nama baik dan kehormatan institusi Polri di kancah internasional. Oleh karena itu, fungsi intelijen kepolisian dan hubungan antarlembaga harus dioptimalkan untuk mendeteksi jaringan perdagangan manusia sebelum mencapai wilayah Indonesia atau sebaliknya.
Kegiatan pembekalan ini turut dihadiri oleh Kadivhubinter Polri Irjen Pol Amur Chandra Juli Buana dan Kabagwakinter Rokersin Divhubinter Polri Kombes Pol Andiko Wicaksono. Kehadiran para pimpinan Divisi Hubungan Internasional ini menegaskan komitmen Polri dalam memperkuat pengawasan lintas batas negara.
Buku strategi yang diserahkan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi referensi bagi internal kepolisian, tetapi juga rujukan akademis dan praktis bagi pemangku kepentingan dalam memitigasi risiko kejahatan siber yang berkaitan dengan eksploitasi manusia. Penempatan personel di titik-titik strategis seperti Turki, Jerman, Filipina, dan Malaysia diharapkan mampu mempersempit ruang gerak sindikat perdagangan orang internasional. *R103
