Lokapalanews.id | Beberapa hari lalu, saat duduk di warung kopi, mata saya tertuju pada seorang profesor. Rambutnya sudah memutih, tapi dia bukan sedang membaca jurnal tebal. Dia sibuk menelepon, suaranya pelan, sesekali terdengar nada frustrasi. Setelah dia selesai, saya tanya. Ternyata dia sedang mengurus urusan perbankan, tarik ulur mencari dana untuk menambal kekurangan biaya hidup bulanan.
Ini menyentil saya. Dulu, kita membayangkan seorang profesor itu hidupnya di awan, memikirkan teori-teori besar, merumuskan solusi bangsa. Sekarang? Ternyata sama saja seperti kita, yakni pusing mikirin cicilan dan uang kas yang mulai kering.
Inilah pangkal masalah perguruan tinggi (PT) kita sekarang. Bukan lagi soal minimnya fasilitas laboratorium, tapi soal “kesehatan finansial” dosennya. Kampus itu, dari menara gading – tempat idealisme dielu-elukan – kini berubah menjadi kandang ayam yang kian hari kian loyo.
Mengapa dosen kita jadi loyo? Orang bilang, kampus itu tempat lahirnya pembela rakyat. Saya setuju! Tapi realitasnya menampar kita. Bagaimana mau membela rakyat kecil, kalau pahlawannya, para dosen itu, saat ini justru merasa jadi pihak yang paling ‘dimiskinkan’ oleh negara?
Logikanya begini: Saya minta Anda jadi anjing penjaga. Tugas Anda menggonggong kalau ada maling atau ketidakadilan. Tapi, saya kasih gaji Anda di bawah UMP – Tunjangan kinerja (tukin) yang harusnya hak, malah macet bertahun-tahun.
Akhirnya, dosen ini sibuk jadi “part-timer” – mengajar di sana, jadi konsultan di sini, ikut tender proyek. Suara kritis itu mahal. Kalau dia kritis, otomatis dia akan berhadapan dengan pemerintah atau oligarki. Dan kalau dia berhadapan, dia akan kehilangan akses proyek, kehilangan undangan seminar berbayar. Dapur pun terancam mati.
Mereka jadi lebih memilih diam. Itu bukan karena bodoh, tapi karena tersandera dompet.
Pelemahan ini datang terstruktur. Coba kita amati, belum lama ini rektor-rektor diundang ke istana – sebuah pertemuan yang terjadi persis, saya ulangi, persis setelah riuhnya suara kritik mahasiswa. Ini bukan sekadar “silaturahmi biasa”. Ini adalah sebuah sinyal yang sangat halus, sebuah kode etik tak tertulis “Mari kita jaga suasana tetap kondusif”. Siapa yang mengkode? Tentu saja pemegang kuasa tertinggi.
Kasus etik disertasi Menteri Bahlil di UI, bagi saya, adalah skandal moral terbesar dalam dunia akademik belakangan ini. Sanksi hanya merevisi? Ini bukan lagi agar-agar yang lembek. Ini menunjukkan tembok kampus sudah runtuh, diinjak-injak oleh relasi kuasa. Keputusan UI itu mengirim pesan: Gelar bisa dibeli, etik bisa dinegosiasikan, asalkan Anda punya jabatan.
Lalu, yang terbaru, tawaran bisnis tambang kepada kampus. Ini strategi penguasa paling cerdik.
Jika kampus sudah berbisnis tambang, maka secara otomatis dia kehilangan hak moral untuk mengkritik kerusakan lingkungan yang diakibatkan industri tambang. Kampus akan jadi “silent partner” dari kerusakan itu.
Tujuan penguasa sangat jelas: Beri uang, beri kesibukan bisnis, maka otomatis idealismenya mati. Inilah yang saya sebut virus ‘minder kapital’: minder karena modal (keuangan) sedikit, akhirnya menggadaikan modal (integritas) yang harusnya tak ternilai.
Mari Kita Bayar Utang pada Profesor Kita
Kampus harus direbut kembali. Kunci utamanya bukan sekadar kebebasan institusional, tapi kesejahteraan yang bermartabat.
Kalau dosen sudah sejahtera, energinya tidak habis untuk memikirkan harga minyak goreng atau cicilan rumah. Dia bisa fokus pada ilmunya. Dia bisa kembali menjadi “suluh peradaban” yang kerjanya bukan mencetak buruh siap kerja, tapi mencetak pemikir kritis yang berani bicara.
Saya percaya, masih banyak dosen idealis di luar sana yang ingin menggonggong lantang. Tapi kita sebagai bangsa harus menyediakan tempat yang aman untuk mereka menggonggong.
Kita harus mengembalikan menara gading ke fungsinya: tempat orang-orang berani berpikir bebas, bukan tempat orang-orang berani diam karena tercekik urusan perut. *yas
