Lokapalanews.id | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengonfirmasi penerimaan surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) RI di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Kepala Negara menilai langkah politik tersebut sebagai wujud tanggung jawab seorang kesatria dan negarawan dalam menyikapi putusan hukum.
Pertemuan empat mata antara pimpinan tertinggi negara itu berlangsung pada Kamis pagi sebelum Gibran bertolak ke Senayan.
“Hari ini pada pukul 10.15 saya menerima kunjungan dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Rakabuming Raka, yang telah menyampaikan surat kepada saya,” ujar Prabowo dalam keterangan persnya di Istana Merdeka.
Isi surat tersebut menegaskan keputusan Gibran untuk meletakkan jabatannya sebagai orang nomor dua di Indonesia. Usai menyerahkan dokumen pengunduran diri kepada Presiden, Gibran langsung beranjak menuju Kompleks Parlemen untuk menyampaikan surat serupa kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.
“Setelah itu beliau langsung menghadap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan menyampaikan surat pernyataan berhenti secara langsung,” kata Prabowo menjelaskan kronologi pagi itu.
Secara pribadi, Prabowo mengakui bahwa keputusan melepaskan pendampingnya di pemerintahan bukan hal mudah. Kendati demikian, ia memilih untuk menghormati sekaligus memberikan dukungan penuh atas pilihan politik Gibran.
“Dengan berat hati saya menerima surat tersebut dan menghormati serta mendukung keputusan yang telah beliau ambil. Bagi saya beliau telah menunjukkan sikap yang kesatria, penuh tanggung jawab, dan menunjukkan sikap negarawan,” tegas Prabowo.
Di tengah sorotan publik mengenai polemik dokumen penyetaraan ijazah yang berujung pada keputusan mundur ini, Prabowo turut menyinggung akar persoalan administratif yang membelit wakilnya. Ia menyoroti adanya perbedaan mendasar antara sistem pendidikan di luar negeri dengan regulasi di dalam negeri.
Perbedaan tata kelola pendidikan lintas negara tersebut pada akhirnya bersinggungan langsung dengan pemenuhan syarat administratif dalam sistem konstitusional Indonesia.
“Beliau tentunya merasa telah menempuh pendidikan melalui proses yang teratur. Namun, kita pahami bersama bahwa sistem pendidikan di luar negeri berbeda dengan sistem di Indonesia,” ungkap Presiden.
Kini, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersiap menghadapi masa transisi pengisian kursi wakil presiden melalui mekanisme konstitusional di MPR RI. *R101
