Lokapalanews.id | Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengonfirmasi langsung penerimaan dokumen tersebut usai pertemuan tertutup.
Surat serupa ternyata sudah lebih dulu meluncur ke meja Presiden Prabowo Subianto.
“Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI. Surat yang sama menurut beliau juga sudah disampaikan kepada Presiden RI Prabowo Subianto,” kata Muzani kepada awak media.
Gibran tiba di Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.16 WIB dengan membawa sebuah map putih. Mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, dan dasi merah, ia langsung naik menuju lantai tujuh tanpa sepatah kata pun.
Di lantai tujuh, jajaran pimpinan MPR lengkap menyambut kedatangannya. Hadir mendampingi Muzani antara lain Edhie Baskoro Yudhoyono, Hidayat Nur Wahid, Lestari Moerdijat, Bambang Wuryanto, Rusdi Kirana, hingga Kahar Muzakir. Pertemuan berlangsung singkat sebelum Gibran meninggalkan gedung melewati lobi tanpa melayani wawancara.
Kabar yang beredar menyebutkan ia sempat berpamitan dengan jajaran pegawai Sekretariat Wakil Presiden sebelum bertolak ke Senayan.
Merespons kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia ini, pimpinan MPR langsung bergerak cepat sesuai koridor Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Konstitusi memberi tenggat maksimal 60 hari bagi MPR untuk memilih pengganti dari dua nama calon usulan Presiden.
Rapat pimpinan MPR pada Kamis (12/11/2026) langsung memutuskan agenda rapat gabungan bersama seluruh pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pertemuan krusial itu dijadwalkan berlangsung Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB.
Muzani merinci empat agenda utama dalam rapat gabungan besok. Pertama, menetapkan jadwal sidang paripurna pemilihan wakil presiden. Kedua, menyepakati pengiriman surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera menyodorkan dua nama calon pengganti.
“Rapat ketiga, untuk membentuk tim verifikasi berkas calon Wapres yang diajukan oleh Presiden. Dan keempat, rapat guna menyepakati tim ad hoc yang bertugas untuk menyiapkan draf Ketetapan MPR RI,” tutur Muzani.
Langkah mundur Gibran terjadi tepat di tengah pusaran polemik surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya yang berujung putusan Mahkamah Agung (MA). Sehari sebelum pengunduran diri ini, tekanan politik di parlemen memuncak saat 120 anggota DPR dari delapan fraksi meneken usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memastikan usulan tersebut telah melampaui syarat minimal 25 pengusul lintas fraksi untuk diproses secara kelembagaan.
Padahal, pada Selasa (10/11/2026) lalu di Istana Wakil Presiden, Gibran sempat menyatakan tekadnya menempuh jalur hukum atas saran Presiden Prabowo Subianto.
“Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S1. Dan juga berkoordinasi Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MK,” ungkap Gibran kala itu.
Kini, perlawanan hukum tersebut berbelok menjadi keputusan mundur dari jabatan eksekutif tertinggi kedua di Tanah Air. *R101
