Lokapalanews.id | Jakarta – Komisi III DPR RI mendukung penuh langkah Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta atas skandal penyadapan melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Parlemen mengapresiasi langkah tegas institusi kepolisian menindak pelanggaran berat anggotanya. Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai keputusan pemecatan itu sudah sangat tepat, adil, dan terukur. Menurutnya, hukuman tersebut sepenuhnya sebanding dengan bobot kesalahan serta penyalahgunaan wewenang yang diperbuat oleh Ahrie Sonta dalam perkara tersebut.
Di mata Komisi III, penyimpangan tersebut langsung menguji kredibilitas penegakan hukum.
Penyelewengan wewenang oleh aparat membawa kerugian ganda bagi institusi penegak hukum. Martabat internal kesatuan ikut tercoreng bersamaan dengan tergerusnya keyakinan warga terhadap proses hukum. “Tindakan penyelewengan semacam itu jelas mencederai kehormatan Korps Bhayangkara dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum,” jelas Habiburokhman dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria.
Bobot perkara ini pun dinilai jauh melampaui pelanggaran disiplin biasa. Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa skandal penyadapan tersebut patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam, bahkan barangkali yang terburuk, yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern Indonesia. Baginya, kasus ini meninggalkan noda serius yang sulit diabaikan dalam perjalanan institusi penegak hukum.
Akar persoalannya terletak pada instrumen negara yang disalahgunakan. Mantan advokat tersebut mengingatkan bahwa perangkat intelijen serta kewenangan strategis seharusnya dipakai untuk melindungi keamanan negara. Masalahnya, ketika kewenangan itu justru dijalankan secara serampangan, kredibilitas institusi runtuh dan rasa aman publik maupun tatanan hukum ikut terancam secara mendasar.
Pangkat tinggi terbukti tak menghalangi penindakan. Sanksi PTDH atas Ahrie Sonta dilihat Komisi III sebagai wujud ketegasan institusi Polri dalam menegakkan aturan internal tanpa ada pengecualian berdasarkan kedudukan maupun jabatan. Bagi Habiburokhman, “langkah berani ini menegaskan bahwa Polri memegang teguh komitmen zero tolerance terhadap setiap pelanggaran berat anggotanya tanpa pandang bulu, terlepas dari pangkat maupun jabatan yang disandang.”
Namun, pemecatan satu perwira tidak boleh mengakhiri pengusutan.
Komisi III mendesak agar ketegasan serupa mutlak diterapkan secara konsisten terhadap seluruh oknum maupun tersangka lain yang terlibat dalam perkara penyadapan tersebut. Penindakan tidak boleh berhenti separuh jalan atau tebang pilih terhadap pihak mana pun yang ikut terlibat. Mereka yang kelak terbukti bersalah, tegas Habiburokhman, harus segera diputus dengan hukuman setimpal demi menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Penuntasan skandal penyadapan ini menuntut pengawalan parlemen di dua ranah sekaligus. Komisi III memastikan bahwa sanksi etik berupa pemecatan tidak boleh berhenti tanpa kejelasan pertanggungjawaban di jalur pidana. “Komisi III DPR RI akan terus mengawal tuntas penegakan etik maupun proses hukum pidananya demi memastikan integritas kepolisian tetap terjaga,” pungkas Habiburokhman. *R103
