Lokapalanews.id | Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melipatgandakan target perbaikan hunian tidak layak huni secara drastis dari 45 ribu unit menjadi 400 ribu unit pada 2026.
Langkah masif tersebut dilaporkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait kepada Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/10/2026). Selain memacu renovasi fisik, pemerintah memperluas jangkauan skema pembiayaan perumahan terjangkau melalui fasilitas Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Eksekusi proyek hunian skala besar ini dipastikan menyerap material buatan dalam negeri secara penuh.
Pemerintah mengunci penggunaan bahan bangunan lokal berdasarkan potensi tiap wilayah demi menggerakkan rantai pasok ekonomi daerah. Skema penyerapan ini memprioritaskan pemanfaatan produk regional agar anggaran pembangunan perumahan berputar langsung di tingkat basis.
Sentra produksi genteng tanah liat di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, menjadi salah satu percontohan awal integrasi usaha kecil ke dalam proyek perumahan nasional.
Sebanyak 34 unit usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah tersebut telah mengantongi sertifikasi Standar Nasional Indonesia setelah melalui uji keandalan material. Seluruh pelaku usaha yang terverifikasi itu siap menyuplai hingga 2,4 juta keping genteng tanah liat berkualitas terjamin.
Kementerian PKP berencana mereplikasi skema pembinaan dan sertifikasi bahan bangunan daerah ini ke wilayah lain di luar Jawa Barat.
Di sisi lain, Presiden Prabowo mengarahkan kementerian terkait untuk segera mematangkan rancangan program ASRI. Konsep permukiman berwawasan lingkungan ini mengusung integrasi antara hunian sehat, tata ruang estetis, serta keterlibatan aktif jaringan UMKM lokal. *R102
