Lokapalanews.id | Jakarta – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajaran kementerian terkait untuk melakukan percepatan program perumahan rakyat guna memastikan seluruh warga negara memiliki akses terhadap hunian yang aman, layak, dan bermartabat.
Instruksi tersebut disampaikan Presiden saat memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/4/2026). Dalam rapat yang dihadiri sejumlah menteri kabinet tersebut, Kepala Negara menekankan bahwa penyediaan rumah bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi strategis untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait, mengungkapkan bahwa salah satu langkah konkret yang diambil adalah peningkatan signifikan program bedah rumah. Pemerintah menargetkan renovasi sebanyak 400 ribu rumah tidak layak huni di seluruh kabupaten dan kota di Indonesia sepanjang tahun ini.
Langkah ini disebut Maruarar sebagai upaya menciptakan keadilan sosial yang merata, di mana setiap daerah akan merasakan dampak ekonomi dari proyek padat karya tersebut. Presiden Prabowo juga meminta agar sinergi antara Kementerian Keuangan, Sekretariat Negara, dan Sekretaris Kabinet diperkuat untuk memastikan kelancaran anggaran serta pelaksanaan di lapangan.
Selain renovasi, pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan lahan-lahan milik negara yang berada di lokasi strategis perkotaan. Presiden menginstruksikan pemanfaatan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk lahan di sekitar jalur perkeretaapian milik PT KAI, untuk dibangun menjadi rumah susun yang terintegrasi.
Konsep hunian vertikal ini nantinya akan dikombinasikan untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta kelompok menengah. Di kawasan Senen, Jakarta Pusat, pembangunan sekitar 300 unit rumah di Jalan Kramat ditargetkan selesai pada 15 Juni 2026, yang akan segera disusul dengan pembangunan 500 unit tambahan di lahan milik KAI.
Transformasi kebijakan ini juga melibatkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN untuk mempercepat sertifikasi dan penyediaan lahan potensial. Menteri Maruarar menambahkan bahwa mekanisme pembiayaan dan konstruksi ke depan akan dikoordinasikan secara masif bersama Badan Pengelola Investasi Danantara guna menjamin keberlanjutan program.
Percepatan ini diharapkan mampu menekan angka backlog perumahan yang masih tinggi di kawasan padat penduduk seperti Jakarta dan Bandung. Dengan mengonversi lahan tidur milik negara menjadi hunian produktif, pemerintah optimistis dapat mengurangi angka kemiskinan perkotaan secara sistematis.
Melalui koordinasi lintas sektoral yang ketat, pemerintah menargetkan pembangunan hunian rakyat ini menjadi motor penggerak ekonomi baru di daerah. Presiden menegaskan bahwa komitmen ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam memenuhi hak dasar rakyat atas tempat tinggal yang memanusiakan penghuninya. *R102
