Lokapalanews.id | Jakarta – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti resmi membatalkan wacana kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa sekolah. Keputusan yang diambil pada Rabu (25/3/2026) tersebut menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka tetap menjadi metode paling optimal dalam menjaga kualitas pendidikan nasional.
Langkah pembatalan ini mendapat dukungan penuh dari Komisi X DPR RI yang membidangi sektor pendidikan. Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti menekankan bahwa setiap kebijakan pendidikan harus diambil secara hati-hati dan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa demi menjaga stabilitas belajar siswa.
Menurut Reni, setiap keputusan besar di sektor pendidikan harus melalui proses kajian yang komprehensif, berbasis data, serta mempertimbangkan dampak psikologis jangka panjang bagi peserta didik. Ia menilai pengalihan status belajar dari kelas ke ruang digital memiliki risiko degradasi kualitas jika tidak dipersiapkan dengan matang.
“Dalam membuat kebijakan, dalam hal ini sektor pendidikan, kita tidak boleh mengambil keputusan secara terburu-buru. Semua kebijakan harus melalui kajian yang mendalam agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi siswa,” ujar Reni dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/3/2026).
Hingga saat ini, model pembelajaran tatap muka (PTM) dinilai belum tergantikan dalam hal efektivitas transfer ilmu. Interaksi langsung antara guru dan murid memegang peran krusial tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter serta perkembangan sosial emosional anak di lingkungan sekolah.
Reni menambahkan bahwa sekolah tatap muka memberikan pengalaman belajar yang lebih utuh. Kehadiran fisik di sekolah memungkinkan guru untuk memantau langsung perkembangan perilaku siswa secara real-time, sebuah elemen yang sering kali hilang dalam interaksi lewat layar monitor.
Meskipun inovasi digital tetap diperlukan, parlemen mengingatkan pemerintah agar implementasinya dilakukan secara terukur. Kualitas pembelajaran tidak boleh dikorbankan demi mengejar tren teknologi jika infrastruktur dan kesiapan mental pengajar serta orang tua di berbagai daerah belum merata.
Anggota Komisi X ini juga mendorong pemerintah untuk melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan ke depan. Suara dari tenaga pendidik di lapangan dan para pakar pendidikan dinilai sangat penting agar regulasi yang lahir benar-benar implementatif dan tidak membingungkan masyarakat.
Tujuan utama dari setiap kebijakan pendidikan harus tetap berorientasi pada kepentingan terbaik anak didik. Reni berharap kementerian fokus pada upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional secara berkelanjutan daripada menggulirkan wacana yang berpotensi memicu polemik di tengah orang tua murid.
Dalam konteks isu penghematan energi nasional yang sempat menjadi alasan munculnya wacana PJJ, DPR menyarankan agar pemerintah lebih selektif. Sektor pendidikan dianggap terlalu berisiko untuk dijadikan objek penghematan melalui kebijakan daring jika dibandingkan dengan sektor administrasi perkantoran lainnya.
Pemerintah diharapkan mampu memetakan sektor mana yang lebih relevan untuk diterapkan kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home) tanpa mengganggu layanan publik dasar. Sektor pendidikan harus tetap terjaga operasionalnya secara fisik demi menjamin hak anak mendapatkan edukasi yang bermutu dan manusiawi. *R104
