Lokapalanews.id | Jakarta – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, melontarkan kritik tajam terkait efektivitas penyaluran subsidi pemerintah yang dinilai masih jauh dari sasaran. Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026), Said menyoroti adanya kebocoran anggaran yang signifikan akibat ketidakakuratan data penerima, yang pada akhirnya memicu pembengkakan beban fiskal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Persoalan fundamental yang menjadi sorotan Banggar adalah tingginya angka exclusion error dan inclusion error. Kondisi ini merujuk pada fenomena di mana masyarakat miskin yang berhak justru terabaikan dari daftar penerima, sementara kelompok masyarakat mampu atau sektor industri yang tidak memenuhi kriteria justru menikmati fasilitas subsidi tersebut. Ketimpangan ini dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas ekonomi nasional jika tidak segera dilakukan pembenahan sistematis.
Said Abdullah mengungkapkan bahwa tingkat kesalahan dalam penyaluran subsidi saat ini berada pada angka yang sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan evaluasi Banggar, margin kesalahan tersebut diperkirakan menyentuh angka lebih dari separuh total penyaluran yang ada di lapangan. Akurasi data menjadi sandungan utama yang menyebabkan bantuan pemerintah tidak mendarat di tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dukungan finansial.
“Subsidi kita itu tingkat kesalahan penyalurannya masih cukup tinggi, baik dari sisi exclusion maupun inclusion error. Bahkan angkanya bisa mencapai sekitar 60 sampai 80 persen,” ujar Said dengan nada tegas saat ditemui di Gedung Nusantara II, Kamis malam.
Sebagai solusi konkret, Said mengusulkan transformasi radikal dalam mekanisme verifikasi penerima subsidi. Ia mendorong pemerintah untuk tidak lagi mengandalkan pendataan konvensional yang rentan manipulasi, melainkan mulai mengadopsi teknologi biometrik tingkat tinggi. Penggunaan identifikasi fisik dinilai sebagai langkah paling objektif untuk memastikan bantuan jatuh ke tangan personal yang tepat sesuai profil ekonomi mereka.
Menurutnya, integrasi teknologi seperti pemindaian sidik jari (fingerprint) hingga teknologi pengenalan retina mata harus segera diimplementasikan dalam sistem distribusi subsidi. Dengan sistem identifikasi biometrik yang terpusat, celah bagi oknum atau kelompok yang tidak berhak untuk mengklaim subsidi dapat ditutup rapat. Digitalisasi ini diharapkan mampu menciptakan transparansi anggaran yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Penyaluran subsidi seharusnya didukung dengan sistem verifikasi yang jelas, misalnya menggunakan fingerprint atau bahkan retina mata, sehingga penerima subsidi benar-benar terdata dengan baik,” jelas Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut. Langkah ini dipandang perlu untuk mengakhiri perdebatan panjang mengenai validitas data kemiskinan yang sering kali tumpang tindih antar instansi.
Selain perbaikan teknologi verifikasi, Banggar DPR RI juga mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap alokasi subsidi bagi kelompok masyarakat kelas atas dan sektor industri. Said menekankan bahwa membiarkan kelompok ekonomi kuat mengonsumsi komoditas bersubsidi adalah bentuk ketidakadilan fiskal. Subsidi yang salah sasaran ini hanya akan menambah beban beban belanja negara tanpa memberikan dampak signifikan pada pengentasan kemiskinan.
Evaluasi ini diharapkan menyasar pada kebijakan energi dan pangan yang selama ini menyerap porsi terbesar dalam APBN. Said menegaskan bahwa alokasi anggaran yang berhasil dihemat dari penataan subsidi ini dapat dialihkan untuk program pembangunan yang lebih produktif atau penguatan jaring pengaman sosial bagi masyarakat di garis kemiskinan ekstrem.
“Subsidi untuk kelompok atas maupun industri sebaiknya segera dievaluasi, karena hal itu dapat menjadi beban tambahan bagi APBN,” tegas Said. Ia menambahkan bahwa fungsi kontrol dari DPR akan diperketat guna memastikan setiap rupiah yang keluar dari kas negara memiliki dampak sosial yang terukur.
Menutup pernyataannya, Said Abdullah optimis bahwa keberanian pemerintah dalam membenahi sistem subsidi akan melahirkan ruang fiskal yang lebih sehat dan dinamis. Banggar DPR RI berkomitmen untuk terus mengawasi kebijakan fiskal agar tetap berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Penataan ini bukan sekadar soal efisiensi angka, melainkan tentang menjaga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia serta memastikan ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang kian kompleks. *R102
