Lokapalanews.id | Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Rizki Sadig, memberikan catatan kritis terhadap arah kebijakan moneter nasional dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Solikin M. Juhro. Rizki menilai struktur keuangan Indonesia dalam satu dekade terakhir cenderung berada pada posisi defensif dan lebih banyak berfokus pada mitigasi gejolak global daripada mendorong pertumbuhan ekonomi secara agresif.
Politisi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menyoroti adanya kesenjangan antara kebijakan bank sentral dengan realitas di lapangan. Salah satu poin utama yang dikritisi adalah ketidakefektifan transmisi penurunan suku bunga acuan BI terhadap suku bunga kredit perbankan, sehingga dampaknya kurang dirasakan oleh pelaku sektor riil.
“Saya melihat 10 tahun terakhir ini posisi struktur keuangan kita lebih pada situasi bertahan dibandingkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi tidak lebih dari bertahan terhadap situasi global. Saya kira pada kesempatan ini kami butuh pandangan yang tidak textbook, tapi ada pikiran-pikiran out of the box,” ujar Rizki di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Jumat (23/1/2026).
Rizki juga menyoroti pentingnya koordinasi yang lebih erat di dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Menurutnya, hambatan sinergi sering kali muncul akibat adanya ego sektoral antarlembaga yang tergabung dalam komite tersebut. Hal ini menyebabkan kebijakan yang diambil terkadang tidak sinkron saat diimplementasikan, sehingga stabilitas yang tercipta hanya terlihat pada data statistik namun lemah dalam memberikan daya dorong fiskal.
“Banyak perbankan yang tidak menurunkan suku bunga itu. Jangan sampai di dalam KSSK pun juga ada ego sektoral sehingga masing-masing mengambil kebijakan yang tidak bisa diimplementasikan,” tegasnya.
Dalam persidangan tersebut, Rizki menantang calon Deputi Gubernur BI untuk menghadirkan terobosan yang mampu mengubah paradigma kebijakan dari sekadar bertahan menjadi lebih ekspansif. Fokus utamanya adalah bagaimana instrumen moneter dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tanpa mengabaikan stabilitas nilai tukar.
Pertemuan ini menjadi krusial di tengah upaya pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi dalam beberapa tahun ke depan. DPR berharap Bank Indonesia ke depan dapat lebih aktif memastikan likuiditas dan akses pembiayaan mengalir ke sektor-sektor produktif guna memperkuat fundamental ekonomi nasional. *R102
