Lokapalanews.id | Bogor – Kementerian Komunikasi dan Digital mengencangkan sabuk pengawasan terhadap gempuran konten mini drama berbasis kecerdasan artifisial. Produksi audio visual ini ditengarai menyusupkan unsur pornografi, kekerasan seksual, hingga promosi perjudian terselubung.
Langkah ini menyasar modus operandi pembuat konten yang memanfaatkan platform media sosial sebagai pintu masuk. Pengguna diumpan lewat cuplikan drama generatif AI, lalu diseret ke platform berbayar luar negeri yang nyaris tanpa sensor.
“Dia hanya menggunakan media sosial sebagai gateway. Ketika pengguna mengeklik, mereka akan masuk ke platform berbeda yang berbayar. Kita melihat konten di sana nyaris tanpa sensor,” tegas Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria usai acara Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Diri di Lingkungan Lembaga Sensor Film, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 23 Oktober 2026.
Pengawasan ketat kini tengah digodok.
Kemkomdigi mengandalkan dasbor bersama dengan penyedia platform media sosial untuk memantau jejaring siber. Pengawasan difokuskan pada rantai distribusi, termasuk layanan digital tak terdaftar yang mengeruk untung dari pengguna Indonesia.
Tak berhenti di situ, otoritas komunikasi menggandeng Lembaga Sensor Film guna menambal celah hukum tersebut. Pengalaman panjang LSF dalam klasifikasi dan penyensoran film bakal dipakai untuk merumuskan standar penindakan konten AI nakal.
“Kita juga akan sangat senang sekali kalau bisa mendapat masukan dari Lembaga Sensor Film, yang kita tahu punya keahlian, sejarah yang panjang, dan pengetahuan yang mendalam tentang praktik penyensoran untuk konten-konten negatif seperti ini,” tutur Nezar.
Integrasi tiga pilar antara Kemkomdigi, LSF, dan raksasa teknologi diharapkan membendung invasi konten digital ilegal. Pemerintah menargetkan penindakan berjalan efektif agar ruang digital domestik tidak terpolusi material berbahaya. *R107
