Lokapalanews.id | Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital mengimbau sektor bisnis segera mengadopsi skema pengawasan Know Your Agent guna membendung ancaman manipulasi data dan tindakan melampaui batas oleh kecerdasan buatan otonom. Langkah ini mendesak seiring masifnya integrasi agentic AI dalam rantai transaksi digital korporasi.
Peringatan tegas tersebut disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, saat menghadiri agenda Hukum Online Executive Breakfast & Networking Session di Jakarta Pusat pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Ancaman ini timbul karena kecerdasan buatan tipe agentic tidak lagi sekadar menjawab perintah layaknya AI generatif biasa. Mesin kini memegang otoritas mengambil keputusan, mengeksekusi tindakan, hingga memproses data secara mandiri berdasarkan kewenangan sistemis.
“Bukan lagi KYC, Know Your Customer, tapi harus ada KYA, Know Your Agent,” ujar Nezar di Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026).
Potensi bahaya memuncak ketika agen AI mengeksekusi tindakan di luar koridor. Tanpa kontrol identitas dan hak akses yang presisi, teknologi ini rentan memintas aturan internal maupun regulasi eksternal.
Ancaman kebobolan data pribadi kian membayang ketika sistem diberi kewenangan pemrosesan tanpa batasan ketat.
“Kadang ada agentic AI yang mungkin dia akan mem-bypass sejumlah peraturan-peraturan ataupun regulasi yang dibuat ataupun batasan-batasan di dalam satu korporasi karena dia bisa bertindak,” ungkap Nezar.
Guna mencegah kebocoran data sejak hulu, pemerintah mendesak industri menerapkan prinsip security by design dan privacy by design sejak tahap awal perancangan arsitektur sistem.
Pemerintah juga membuka pintu masukan dari para pelaku usaha demi merumuskan regulasi teknis yang relevan menanggulangi dinamika risiko AI ke depan. *R107
