Lokapalanews.id | Jakarta – Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menegaskan komitmen penuh kementeriannya dalam menjaga transparansi dan mempererat sinergi dengan Komisi VII DPR RI. Langkah ini diambil guna memastikan rencana kerja sektor pariwisata tahun 2026 tetap adaptif di tengah ketidakpastian geopolitik global yang kian dinamis.
Dalam Rapat Kerja bersama parlemen pada Rabu (1/4/2026), Menpar memaparkan realisasi program unggulan serta langkah mitigasi menghadapi dampak konflik di Timur Tengah. Pemerintah kini tengah menyiapkan penyesuaian strategi dengan menggeser fokus target pasar wisatawan mancanegara guna menjaga stabilitas devisa dari sektor pariwisata.
Peralihan target pasar ini akan diimplementasikan secara bertahap dengan memantau perkembangan situasi geopolitik di kancah internasional. Widiyanti berharap kondisi global segera membaik agar arus kunjungan wisatawan kembali normal, namun tetap menyiapkan skenario cadangan agar industri pariwisata tanah air tetap tangguh.
Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh P. Daulay, merespons positif paparan tersebut namun memberikan sejumlah catatan kritis terkait struktur anggaran. Parlemen meminta Kementerian Pariwisata meninjau kembali porsi anggaran pada setiap unit eselon I agar lebih proporsional, berimbang, dan menyentuh kebutuhan rill di lapangan.
Selain urusan anggaran, DPR mendorong Kemenpar untuk memprioritaskan pasar wisatawan Asia Tenggara sebagai basis pasar yang paling stabil. Sinergi lintas kementerian juga diminta untuk memperkuat kebijakan visa C10 dan C11 guna mendukung pertumbuhan sektor Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) berskala internasional di Indonesia.
Sorotan khusus diberikan pada penataan kawasan Labuan Bajo melalui standardisasi dan sertifikasi usaha jasa pariwisata. Langkah ini dinilai mendesak untuk menjamin aspek konservasi lingkungan, keselamatan wisatawan, serta memastikan keberlanjutan ekonomi bagi masyarakat lokal di salah satu destinasi super prioritas tersebut.
Komisi VII juga menekankan pentingnya penguatan kebijakan bebas visa, optimalisasi peran polisi pariwisata, hingga percepatan implementasi kebijakan bebas sampah plastik. Strategi promosi digital dengan narasi yang menekankan aspek keamanan dan kenyamanan menjadi kunci dalam merespons dinamika keamanan global saat ini.
Dalam aspek sumber daya manusia, Menpar didorong untuk mengarahkan program vokasi pariwisata pada hasil nyata berupa penciptaan lapangan kerja, bukan sekadar mengejar angka partisipasi. Pengembangan pariwisata regeneratif juga menjadi poin krusial yang harus segera diintegrasikan dalam kebijakan strategis kementerian.
Menpar Widiyanti mengapresiasi rekomendasi tersebut dan berkomitmen untuk mengintegrasikan masukan parlemen ke dalam penyempurnaan kebijakan. Pengawasan dari DPR dinilai menjadi instrumen penting agar setiap rupiah anggaran negara memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi rakyat.
Melalui koordinasi yang intensif ini, Kemenpar optimistis target pariwisata nasional dapat tercapai meski dibayangi tantangan eksternal. Sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi fondasi utama dalam membangun industri pariwisata Indonesia yang lebih berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan. *R105
