Lokapalanews.id | Bogor – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan transformasi pengelolaan sampah menjadi energi atau Waste to Energy (WTE) di kota-kota besar guna mengatasi persoalan lingkungan sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional melalui skema hilirisasi.
Arahan tegas tersebut disampaikan Presiden saat menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, yang juga menjabat Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), di kediaman pribadinya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/3/2026). Pertemuan ini dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk menyinkronkan langkah taktis di lapangan.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa fokus utama program ini menyasar wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi. Beberapa kota yang menjadi prioritas di antaranya DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, hingga Bali. Wilayah-wilayah tersebut dinilai memiliki urgensi tinggi karena volume produksi sampah harian yang terus melampaui kapasitas tampung tempat pemrosesan akhir.
“Presiden Prabowo menginginkan pemerintah pusat segera mengelola sampah-sampah yang telah lama tidak tertangani dengan baik di daerah untuk segera dibersihkan, dihilangkan, dan dimanfaatkan menjadi energi, terutama energi listrik,” ujar Seskab Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulis resminya.
Langkah ini menandai pergeseran paradigma pemerintah dari sekadar menimbun sampah menjadi pemanfaatan teknologi modern yang produktif. Program WTE diproyeksikan menjadi solusi ganda: menyelesaikan krisis lahan sampah di daerah sekaligus menyediakan pasokan energi alternatif yang berkelanjutan bagi masyarakat urban.
Dalam laporannya, Rosan Roeslani memaparkan perkembangan mutakhir mengenai kesiapan investasi dan teknologi yang akan diterapkan. Melalui BPI Danantara, pemerintah berupaya menarik kemitraan strategis yang mampu menghadirkan sistem pengolahan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir. Strategi ini sejalan dengan visi hilirisasi domestik yang selama ini digaungkan Presiden untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya lokal.
Keberadaan infrastruktur Waste to Energy di kota-kota besar diharapkan tidak hanya berdampak pada estetika dan kesehatan kota, tetapi juga menjadi pemantik ekonomi baru. Proyek-proyek ini diprediksi akan menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah signifikan dan mendorong terciptanya ekosistem industri hijau di Indonesia.
Seskab Teddy menambahkan bahwa Presiden menekankan pentingnya integrasi yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Presiden tidak ingin ada hambatan birokrasi yang menghalangi pembersihan titik-titik tumpukan sampah kronis di daerah. Target akhirnya adalah mengubah beban lingkungan menjadi aset energi yang ramah lingkungan.
Kebijakan ini juga menjadi bagian dari komitmen global Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dari sektor limbah. Dengan teknologi pembakaran terkontrol dan konversi termal, gas metana yang biasanya dihasilkan dari sampah organik di tempat pembuangan terbuka dapat diminimalisir dan diubah menjadi daya listrik yang bermanfaat bagi kebutuhan industri maupun rumah tangga.
Hingga saat ini, pemerintah terus mematangkan skema pembiayaan dan regulasi pendukung agar implementasi WTE di kota-kota prioritas dapat segera dimulai. Transformasi ini diharapkan membawa kota-kota di Indonesia menuju standar kota berkelanjutan yang lebih bersih, sehat, dan mandiri secara energi di masa depan. *R107
