Lokapalanews.id | Karawang – Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono, mendesak PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk tetap melibatkan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam rantai distribusi pupuk nasional. Dalam kunjungan kerja spesifik ke PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, Kamis (12/3/2026), Budi menegaskan bahwa modernisasi sistem digital tidak boleh menggerus peran lembaga ekonomi lokal yang selama ini menjadi pilar di perdesaan.
Menurut Budi, transformasi digital melalui aplikasi i-Pubers memang diperlukan untuk transparansi, namun sinergi dengan KUD tetap menjadi keharusan. Penekanan ini muncul seiring dengan peningkatan volume subsidi pupuk tahun ini yang mencapai 9,55 juta ton. Ia menilai, pelibatan koperasi desa akan menjamin distribusi yang lebih inklusif dan mencegah terjadinya monopoli distribusi yang justru menjauhkan akses pupuk dari tangan petani kecil.
“Bagaimana mata rantai pasok ini dikelola tanpa menghilangkan peran satu sama lain. Saya minta jajaran direksi untuk menjajaki dan membangun kerja sama yang kuat dengan Koperasi Desa. Mata rantai ini harus diperkuat agar distribusi subsidi yang volumenya naik signifikan tahun ini bisa terserap secara adil,” ujar Budi di sela-sela peninjauan fasilitas produksi pupuk.
Selain masalah distribusi, Politisi PDI Perjuangan ini juga menyoroti kondisi lahan pertanian nasional yang mulai mengalami kejenuhan akibat penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Ia mendorong PT Pupuk Indonesia untuk tidak hanya sekadar menjadi penyalur barang, tetapi juga mengambil peran sebagai pemimpin dalam gerakan edukasi pupuk organik. Budi memandang perbaikan kualitas tanah adalah kunci jangka panjang bagi kedaulatan pangan nasional.
Budi berharap petugas lapangan PT Pupuk Indonesia melakukan transformasi fungsi, dari sekadar pengawas administrasi menjadi pendamping teknis bagi petani. Sosialisasi mengenai manfaat pupuk non-kimia harus dilakukan secara masif dan meyakinkan agar petani berani mengubah pola tanam konvensional mereka. Tanggung jawab korporasi negara, menurutnya, mencakup pemulihan ekosistem lahan yang sudah terdegradasi.
“Petugas di lapangan jangan hanya datang untuk mengawasi distribusi atau sekadar mengontrol administrasi. Berikanlah bimbingan nyata agar petani kita lebih konsen dan yakin menggunakan pupuk organik. Perubahan pola pikir ini sangat krusial untuk menyelamatkan kesuburan tanah kita yang mulai jenuh,” tegasnya.
Terkait kendala teknis di lapangan, Komisi VI DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal implementasi sistem e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan i-Pubers. Budi menekankan bahwa jangan sampai inovasi digital justru menjadi penghambat bagi petani dalam melakukan penebusan pupuk di kios-kios resmi. Sinkronisasi antara teknologi canggih dan kearifan ekonomi desa dianggap sebagai solusi paling ideal saat ini.
Pihak PT Pupuk Indonesia menyambut baik masukan tersebut dan berjanji akan mengevaluasi kembali pola kemitraan dengan koperasi-koperasi di daerah. Penataan distribusi ini diharapkan mampu meminimalisir kelangkaan pupuk di tingkat bawah sekaligus meningkatkan produktivitas hasil panen secara nasional. DPR memastikan akan terus memantau apakah kenaikan alokasi subsidi tahun ini benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan petani atau hanya terserap di level distributor.
Kunjungan kerja ini ditutup dengan peninjauan gudang penyangga untuk memastikan stok pupuk subsidi dalam posisi aman menjelang musim tanam mendatang. Budi mengingatkan bahwa kedaulatan pangan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan ketersediaan sarana produksi yang mudah diakses dan berkelanjutan bagi seluruh petani di pelosok negeri. *R102
