Lokapalanews.id | Palembang – Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo memberikan peringatan keras terkait potensi munculnya fenomena panic buying bahan bakar minyak (BBM) di tengah masyarakat menjelang periode Lebaran 2026. Hal ini menanggapi adanya disinformasi mengenai ketahanan stok energi nasional yang sering kali disalahartikan oleh publik sebagai tanda kelangkaan.
Sartono menegaskan bahwa persepsi publik terhadap ketersediaan energi harus dikelola dengan sangat hati-hati oleh pemerintah dan instansi terkait. Munculnya kekhawatiran masyarakat biasanya dipicu oleh penyampaian data cadangan energi yang dianggap terbatas, padahal sistem distribusi stok nasional bekerja secara dinamis dan terus-menerus melakukan pengisian ulang (refill) ke berbagai daerah.
Saat ini, pemerintah melaporkan bahwa stok BBM nasional berada pada level aman untuk mencukupi kebutuhan selama kurang lebih 21 hari ke depan. Namun, angka tersebut sering kali ditelan mentah-mentah oleh masyarakat seolah-olah pasokan hanya tersedia untuk durasi tersebut dan akan habis setelahnya. Padahal, angka 21 hari merupakan standar ketahanan stok minimal yang selalu dijaga kekuatannya melalui pasokan baru yang masuk setiap hari.
“Yang perlu diantisipasi adalah munculnya kepanikan masyarakat. Jika terjadi panic buying, stok yang sebenarnya cukup bisa menjadi bermasalah karena terjadi penumpukan permintaan secara bersamaan,” ujar Sartono dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR ke Integrated Terminal Pertamina Palembang di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (11/3/2026).
Politisi dari Fraksi Partai Demokrat tersebut menilai bahwa lonjakan permintaan yang tidak wajar akibat kepanikan justru akan mengganggu ritme distribusi yang sudah direncanakan. Ketika ribuan orang memutuskan untuk mengisi tangki kendaraan secara penuh di waktu yang bersamaan karena takut kehabisan, hal itu menciptakan tekanan besar pada stok di level SPBU, yang kemudian memicu antrean panjang dan memperkuat persepsi palsu bahwa BBM memang sedang langka.
Oleh karena itu, Komisi XII DPR mendorong Pemerintah, Pertamina, hingga PLN untuk memperkuat strategi sosialisasi kepada masyarakat luas. Sartono menekankan pentingnya penyampaian informasi mengenai kondisi pasokan energi nasional secara terstruktur, sistematis, dan masif. Narasi yang dibangun harus mampu memberikan ketenangan dan pemahaman teknis yang sederhana agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tingkat akar rumput.
Selain faktor data resmi, Legislator dari Dapil Jawa Timur VII ini juga menyoroti bahaya disinformasi yang beredar di media sosial. Di era digital saat ini, potongan informasi yang tidak akurat, hoaks, hingga narasi provokatif mengenai kenaikan harga atau kelangkaan BBM sangat mudah menyebar dan memengaruhi psikologi massa. Provokasi digital semacam ini dianggap sebagai ancaman nyata yang dapat memicu keresahan publik secara instan.
“Di era disinformasi saat ini, berbagai narasi di media sosial bisa memengaruhi psikologi masyarakat. Padahal pemerintah sudah menyiapkan semuanya dengan baik,” tutur Sartono di sela-sela pemantauan fasilitas Pertamina tersebut.
Sartono menambahkan bahwa langkah antisipasi tidak boleh berhenti pada level komunikasi saja. Pengawasan fisik di lapangan harus diperketat seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Idulfitri. Koordinasi lintas sektoral antara Pertamina, pemerintah daerah, kepolisian, serta aparat terkait menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas energi nasional.
Pengawasan ketat ini bertujuan untuk mendeteksi dini sekaligus menindak tegas segala bentuk praktik ilegal, seperti penimbunan BBM oleh oknum tidak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan situasi demi keuntungan pribadi. Selain itu, pengaturan lalu lintas di sekitar area SPBU juga perlu diperhatikan untuk mencegah terjadinya penumpukan kendaraan yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Berdasarkan tinjauan di Integrated Terminal Pertamina Palembang, DPR ingin memastikan bahwa seluruh rantai pasok dari hulu ke hilir telah siap menghadapi lonjakan konsumsi selama Ramadan dan mudik Lebaran. Kesiapan tangki penyimpanan, armada tangki distribusi, hingga ketersediaan personel di lapangan menjadi parameter utama dalam kunjungan kerja spesifik kali ini.
Pemerintah juga diminta untuk memastikan bahwa akses energi tidak hanya aman di kota-kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah pelosok dan jalur-jalur utama mudik. Penempatan SPBU modular atau kantong-kantong BBM cadangan di titik rawan macet menjadi salah satu solusi yang diharapkan dapat meminimalisir kekhawatiran pemudik selama perjalanan.
Sartono berharap, dengan adanya sinergi yang kuat antara regulator, badan usaha energi, dan aparat penegak hukum, distribusi energi selama periode krusial ini dapat berjalan tanpa hambatan berarti. Ketahanan energi yang terjaga dengan baik akan memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah dan merayakan hari raya di kampung halaman masing-masing.
“Dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah, badan usaha energi, dan aparat penegak hukum, kami berharap distribusi energi selama Ramadan dan Idulfitri dapat berjalan lancar serta masyarakat tetap merasa aman dalam memenuhi kebutuhan energi,” pungkasnya. *R103
