Lokapalanews.id | Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menginstruksikan pemerintah untuk segera merumuskan dan mengimplementasikan langkah mitigasi strategis guna menangkal dampak negatif konflik global terhadap ekonomi nasional. Berbicara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (10/3/2026), Puan menekankan bahwa eskalasi ketegangan di kawasan Timur Tengah merupakan ancaman nyata yang dapat mengganggu stabilitas indikator makro ekonomi Indonesia, mulai dari lonjakan harga energi hingga fluktuasi nilai tukar rupiah.
Dinamika geopolitik internasional yang kian memanas, terutama konflik di Timur Tengah, dinilai memiliki efek domino yang sangat kuat terhadap pasar global. Puan mengingatkan bahwa situasi ini berpotensi memicu kenaikan harga minyak mentah dunia secara signifikan. Jika tidak diantisipasi sejak dini, kenaikan biaya energi global akan memberikan tekanan besar pada struktur fiskal dalam negeri dan melemahkan daya beli masyarakat akibat transmisi inflasi.
Pemerintah diminta untuk bertindak cepat dalam memetakan risiko dan menyiapkan bantalan ekonomi yang memadai. DPR RI secara resmi telah meminta pemerintah, baik melalui jalur koordinasi langsung maupun tidak langsung, untuk memperhatikan serius setiap pergerakan situasi global. Langkah antisipasi ini menjadi krusial agar gejolak yang terjadi di luar negeri tidak bertransformasi menjadi krisis ekonomi domestik yang berkepanjangan.
Seiring dengan dimulainya masa sidang DPR, Puan menegaskan bahwa fungsi pengawasan legislatif akan dioptimalkan untuk memantau kesiapan eksekutif. Komisi-komisi terkait di DPR dijadwalkan segera memanggil mitra kerja dari jajaran kementerian untuk memberikan penjelasan rinci mengenai strategi mitigasi yang telah disiapkan. Transparansi dan kesiapan pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global ini menjadi sorotan utama parlemen dalam beberapa pekan ke depan.
Fokus pengawasan DPR juga akan diarahkan pada fleksibilitas dan responsivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Menurut Puan, kebijakan ekonomi dan fiskal harus bersifat adaptif terhadap dinamika global yang berkembang sangat dinamis. Penyesuaian kebijakan anggaran mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa instrumen keuangan negara tetap mampu melindungi ekonomi nasional dari guncangan eksternal yang tidak terduga.
Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mampu menjaga stabilitas ekonomi secara komprehensif. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menggarisbawahi pentingnya koordinasi yang kuat antar kementerian dan lembaga terkait agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan dalam merespons krisis. Sinergi antara otoritas fiskal dan moneter menjadi kunci utama untuk menjaga kepercayaan pasar dan stabilitas moneter nasional di tengah ketidakpastian geopolitik.
Upaya mitigasi yang dilakukan harus menyasar langsung pada perlindungan kondisi ekonomi masyarakat bawah. Puan memperingatkan bahwa gejolak global sering kali berdampak paling berat pada lapisan masyarakat rentan. Oleh karena itu, jaring pengaman sosial dan pengendalian harga kebutuhan pokok harus menjadi prioritas dalam skenario mitigasi pemerintah, guna memastikan kesejahteraan rakyat tetap terjaga meski kondisi dunia sedang tidak stabil.
DPR RI berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara ketat demi memastikan pemerintah tidak hanya sekadar memantau situasi, tetapi juga melakukan tindakan nyata yang terukur. Keberhasilan dalam memitigasi risiko ekonomi akibat dinamika geopolitik ini akan sangat bergantung pada seberapa cepat pemerintah mampu menyesuaikan strategi nasional dengan realitas global yang baru. Langkah proaktif dianggap jauh lebih efektif dibandingkan kebijakan yang bersifat reaktif setelah dampak negatif mulai dirasakan di dalam negeri.
Melalui pengawasan yang sistematis, DPR berharap pemerintah mampu menjaga ketahanan ekonomi nasional dari berbagai potensi risiko global. Stabilitas ekonomi dalam negeri harus menjadi prioritas utama di tengah pusaran konflik internasional yang masih menunjukkan tren eskalasi. Keandalan kebijakan fiskal dan ketepatan mitigasi risiko akan menjadi penentu posisi ekonomi Indonesia dalam menghadapi tantangan geopolitik tahun 2026 ini. *R101
