Lokapalanews.id | Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini memperingatkan pemerintah Indonesia untuk segera menyiapkan langkah mitigasi komprehensif menyusul eskalasi konflik bersenjata antara Israel dan Iran. Ketegangan dua kekuatan besar di Timur Tengah tersebut dinilai bukan sekadar krisis regional, melainkan ancaman serius terhadap stabilitas geopolitik global yang berpotensi menyeret aktor-aktor dunia ke dalam konfrontasi lebih luas. Amelia menekankan bahwa posisi Indonesia harus tetap konsisten pada prinsip politik luar negeri bebas aktif dengan mengedepankan jalur diplomasi dan hukum internasional demi mendorong deeskalasi segera.
Konflik terbuka ini membawa risiko besar bagi ketahanan nasional Indonesia, terutama pada sektor ekonomi dan energi. Salah satu titik krusial yang menjadi sorotan adalah potensi penutupan Selat Hormuz, jalur pelayaran energi paling strategis di dunia. Mengacu pada data Energy Information Administration (EIA), sekitar 20 persen pasokan minyak global melintasi selat tersebut setiap harinya. Jika jalur ini terganggu atau ditutup akibat eskalasi militer, volatilitas harga minyak dunia dipastikan akan melonjak tajam dan memberikan tekanan hebat pada perekonomian domestik.
Sebagai negara net importir minyak, Indonesia berada dalam posisi yang rentan terhadap guncangan harga mentah global. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tahun 2025 menunjukkan bahwa sekitar 30,39 persen kebutuhan minyak mentah untuk kilang BBM nasional masih dipenuhi melalui skema impor. Kenaikan harga energi di pasar internasional akan secara otomatis membengkakkan beban fiskal negara, meningkatkan nilai subsidi, serta memicu tekanan inflasi yang berdampak langsung pada biaya produksi dan distribusi barang di dalam negeri.
Amelia menjelaskan bahwa dampak domino dari ketegangan ini juga merambah pada stabilitas nilai tukar rupiah dan arus investasi. Ketidakpastian global yang meningkat cenderung membuat investor bersikap konservatif, yang dapat mengganggu aliran modal masuk ke Indonesia. Selain itu, dari aspek keamanan dan sosial, situasi di Timur Tengah kerap memicu polarisasi opini publik di tanah air. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi publik yang akurat dan terukur dari pemerintah untuk mengelola dinamika sosial domestik agar tetap kondusif.
Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini mendorong pemerintah untuk melakukan penguatan koordinasi lintas kementerian, terutama antara Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia. Sinergi ini diperlukan untuk memitigasi dampak fiskal maupun moneter serta menyiapkan skenario kontinjensi APBN, termasuk penyesuaian asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) jika konflik berlangsung dalam jangka panjang. Pengamanan rantai pasok energi nasional dan optimalisasi cadangan strategis menjadi langkah yang tidak bisa ditunda lagi.
Di sisi lain, diversifikasi sumber pasokan energi dan rute distribusi alternatif menjadi urgensi untuk mengurangi ketergantungan pada kawasan yang sedang bertikai. Pemerintah juga diminta untuk memastikan perlindungan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di wilayah terdampak melalui rencana kontinjensi yang jelas dan respons diplomatik yang cepat. Pengamanan jalur maritim Indonesia juga harus ditingkatkan guna menjamin kelancaran distribusi logistik nasional di tengah ketidakpastian jalur internasional.
Pada kancah internasional, Amelia mendesak Kementerian Luar Negeri untuk melakukan diplomasi aktif, baik melalui jalur bilateral maupun multilateral. Indonesia diharapkan mampu mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) agar mengambil peran mediasi yang lebih tegas. Langkah kolektif internasional sangat krusial untuk mencegah eskalasi berkembang menjadi perang regional yang lebih destruktif dan memastikan terciptanya gencatan senjata demi keamanan navigasi global sesuai hukum internasional.
Politisi asal daerah pemilihan Jawa Tengah VII tersebut menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh bersikap reaktif dalam menghadapi dinamika ini. Mitigasi yang matang dan terstruktur adalah kunci agar ketahanan energi dan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga. Prioritas utama negara saat ini adalah memastikan bahwa masyarakat tidak menjadi pihak yang paling terbebani oleh dampak ekonomi akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah. *R101
