Lokapalanews.id | Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, melontarkan kritik keras terhadap kebijakan impor 105 ribu unit kendaraan asal India yang dilakukan di tengah tren penurunan performa industri otomotif nasional. Kebijakan ini dinilai kontradiktif dengan upaya penguatan ekonomi domestik mengingat sektor manufaktur kendaraan dalam negeri saat ini tengah membutuhkan stimulus permintaan untuk menjaga stabilitas produksi dan penyerapan tenaga kerja.
Langkah pengadaan kendaraan dalam skala besar tersebut dianggap mengabaikan potensi industri manufaktur lokal yang memiliki kapasitas produksi mumpuni. Darmadi menegaskan bahwa pemerintah seharusnya mengoptimalkan instrumen belanja publik untuk memicu produktivitas pabrik-pabrik di Indonesia, bukan justru memberikan ruang bagi produk luar negeri yang berisiko memperlemah utilisasi industri komponen dan logistik di tanah air.
Berdasarkan rincian data yang diungkapkan, nilai impor kendaraan tersebut mencapai angka fantastis yakni sebesar Rp24,66 triliun. Proses pengadaan dijalankan oleh salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Agrinas Pangan Nusantara, guna menunjang keberlangsungan program Koperasi Desa Merah Putih. Adapun alokasi impor tersebut terbagi menjadi dua pabrikan besar asal India, yakni 35 ribu unit kendaraan dari Mahindra & Mahindra serta 70 ribu unit dari Tata Motors.
Kondisi industri otomotif Indonesia sendiri saat ini tercatat sedang tidak dalam keadaan baik-baik saja. Darmadi memaparkan data bahwa penjualan mobil domestik mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 7 persen. Tren negatif ini juga terlihat pada segmen kendaraan niaga yang terus mengalami penyusutan permintaan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Situasi lesunya pasar domestik inilah yang memicu pertanyaan besar mengapa otoritas terkait justru membuka keran impor dalam jumlah masif.
Menurut legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut, kebijakan belanja negara seharusnya memiliki peran strategis sebagai pengungkit ekonomi nasional. Jika pesanan dalam jumlah besar tersebut diarahkan ke industri dalam negeri, dampaknya akan dirasakan secara luas mulai dari sektor manufaktur utama hingga ke pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di rantai pasok komponen otomotif.
Darmadi menambahkan bahwa setiap unit kendaraan yang diproduksi di dalam negeri membawa nilai tambah ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup ketersediaan lapangan kerja bagi ribuan buruh pabrik, pergerakan roda industri logistik, hingga keberlanjutan operasional vendor-vendor lokal. Sebaliknya, keputusan untuk melakukan impor dalam skala besar hanya akan memindahkan manfaat ekonomi dan potensi nilai tambah tersebut ke luar negeri, sementara industri nasional tetap berada dalam kondisi stagnan.
Kemandirian ekonomi, menurut Darmadi, tidak akan bisa terbangun apabila kebijakan yang diambil justru bergantung pada produk impor untuk barang-barang yang sebenarnya mampu diproduksi secara mandiri oleh anak bangsa. Ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak boleh kehilangan momentum untuk memperkuat basis industri manufaktur lokal, terutama saat daya beli dan permintaan pasar sedang mengalami perlambatan.
Kritik ini diharapkan menjadi bahan evaluasi mendalam bagi pemerintah dan BUMN terkait dalam menyusun kebijakan pengadaan barang ke depannya. Fokus pada peningkatan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan pemberdayaan industri otomotif nasional dianggap menjadi kunci utama agar anggaran negara benar-benar memberikan dampak positif yang merata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Upaya menjaga utilisasi pabrik otomotif nasional saat ini menjadi krusial agar tidak terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur. Dengan mengalihkan pesanan ke dalam negeri, rantai pasok otomotif yang luas diharapkan dapat kembali bergeliat dan memberikan kontribusi nyata terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional di tahun 2026. *R102
