Lokapalanews.id | Jakarta – Gelombang judi online yang kian agresif di Indonesia kini masuk dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan karena mulai menyasar ketidaktahuan masyarakat melalui jebakan konten daring. Sistem penanganan hukum yang ada saat ini dinilai tertinggal jauh dan hanya bersifat “pemadam kebakaran” tanpa menyentuh akar permasalahan.
Kritik tajam ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Nusantara II, Senayan, Selasa (3/2/2026). Ia menyoroti bagaimana judul-judul sensasional di dunia maya menjadi pintu masuk utama yang menjerat warga awam ke dalam lingkaran setan perjudian digital.
Andi Amar menegaskan bahwa pola penanganan selama ini masih sangat lemah karena hanya bereaksi setelah kerusakan terjadi. Pola lama ini dianggap tidak lagi relevan untuk melindungi harta benda dan masa depan masyarakat.
“Apalagi penanganan yang dilakukan selama ini masih cenderung bersifat reaktif. Seperti pemblokiran rekening setelah transaksi terjadi dan kerugian muncul,” ujar legislator dari Fraksi Partai Gerindra tersebut dengan nada tegas.
Menurutnya, negara harus berani mengambil langkah ekstrem melalui intervensi langsung terhadap situs dan aplikasi yang terindikasi memfasilitasi perjudian. Ia mendorong PPATK tidak hanya sekadar mencatat aliran dana, tetapi harus memiliki kekuatan untuk memutus urat nadi keuangan para bandar dan pemain secara seketika melalui kerja sama lintas kementerian di ruang digital.
Andi Amar meyakini bahwa jika kewenangan pemblokiran akun dan transaksi mencurigakan terkait judi online maupun narkoba dapat dilakukan secara instan, maka dampak penyelamatan ekonomi nasional akan sangat masif.
“Kalau kemudian data dari PPATK yang banyak akun dan transaksi mencurigakan di judi online maupun narkoba itu bisa diblokir langsung, saya kira potensi penyelamatan negara luar biasa,” lanjutnya.
Lebih jauh, ia juga membongkar adanya kejanggalan terkait tindak lanjut laporan PPATK. Banyak temuan transaksi mencurigakan yang sempat meledak di ruang publik namun berakhir tanpa kejelasan hukum. Kondisi “menguapnya” laporan-laporan besar ini dinilai merusak kepercayaan masyarakat terhadap efektivitas koordinasi antarpenegak hukum di Indonesia.
Sinergi antara PPATK, kepolisian, dan kementerian terkait menjadi syarat mutlak agar perang melawan judi online tidak sekadar menjadi wacana di atas kertas. Andi Amar mendesak agar setiap temuan transaksi tidak berhenti di meja administrasi, melainkan berlanjut hingga tindakan hukum yang terukur dan transparan.
Ketiadaan tindak lanjut yang jelas dari laporan PPATK hanya akan memberikan ruang bagi para pelaku untuk terus beroperasi dan mengeruk uang rakyat. Ia menekankan bahwa pencegahan yang berkelanjutan adalah satu-satunya cara untuk membendung daya rusak judi online yang kian sistemik.
“Perlu koordinasi yang lebih kuat antar aparat penegak hukum agar pencegahan dan penindakan judi online bisa berjalan berkelanjutan,” pungkas Andi Amar.
DPR RI kini menunggu langkah konkret dari PPATK dan kementerian terkait untuk mempersempit ruang gerak operator judi daring yang kian lihai menyamar di balik konten-konten informasi sehari-hari. *R103
